BPS Ingatkan Persepsi Anti-Korupsi Masyakarat Indonesia Menurun

Untuk mengukur IPAK, BPS melihat dua dimensi yakni persepsi anti korupsi dan pengalaman anti-korupsi.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan, persepsi anti-korupsi masyarakat Indonesia turun dari 3,86 pada 2018 menjadi hanya 3,80 pada 2019.

"Dari segi persepsi menurun, dari sisi penyelaman bagus. Ke depan kita harus perkuat di persepsi," ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (16/9/2019).

"Hal-hal seperti ini merupakan warning dan saya yakin anti korupsi harus diberikan sejak dini sehinga berita (kasus korupsi) . itu tidak menjadi hal biasa," sambung dia.

Lebih lanjut Suhariyanto mengatakan, dalam dimensi persepsi anti-korupsi terdapat 3 sub dimensi yakni dimensi keluarga, komunitas dan publik.

Pada lingkup keluarga dan kelompok, terlihat bahwa masyarakat semakin permisif terhadap korupsi.

Dalam lingkup keluarga misalnya, persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga meningkat dari 20,7 pada 2018 menjadi 22,5 pada 2019.

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap orang tua mengajak anaknya kampanye pilkada atau pemilu demi mendapatkan uang lebih banyak dari 12,6 pada 2018 menjadi 12,8 pada 2019.

Sementara di lingkup komunitas contohnya, peningkatan persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap memberi uang atau barang kepada tokoh masyarakat lainnya, ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan dari 46,4 pada 2018 menjadi 47,8 pada 2019.

BPS menilai, pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak usaha dini kepada masyarakat agar persepsi anti korupsi meningkat di kemudian hari.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2019. Hasilnya angka IPAK 2019 sebesar 3,70, lebih tinggi dari 2018 sebesar 3,66.

Nilai IPAK yang jadi standar BPS yakni 0-5. Semakin mendekati nilai 5, maka masyarakat berperilaku semakin anti-korupsi.

Sementara semakin mendekati nilai 0, maka masyarakat berprilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Survei dilakukan pada Maret 2019 dengan sampel 10.000 rumah tangga diseluruh Indonesia.