Janji Menteri Edhy: Tak Ada Lagi Pembabatan Mangrove Jadi Tambak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, menegaskan kalau pihaknya tak akan membiarkan alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak budidaya di seluruh wilayah Indonesia.

"Saya jamin, ke depan tidak ada lagi pembabatan hutan mangrove. Justru kami akan menanami mangrove," kata Edhy dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).

Kata menteri dari Partai Gerindra ini, budidaya perikanan saat ini justru memanfaatkan keberadaan mangrove dan meninggalkan cara lama, dengan membabat hutan bakau untuk kemudian dijadikan areal tambak.

Selain itu, teknik budidaya perikanan juga semakin modern sehingga tidak membutuhkan banyak lahan, namun hasil panennya justru lebih melimpah lewat intensifikasi.

Dia mencontohkan, lahan tambak udang vaname dengan sistem intensifikasi seluas 1 hektar saja bisa menghasilkan panen udang minimal 10 ton, bahkan bisa sampai 15 ton. Angka ini jauh di bawah produksi tambak udang yang masih menggunakan metode tradisional.

"Kalau dulu itu 10 hektare lahan dapatnya hanya 1 ton. Tapi sekarang 1 hektare lahan bisa menghasilkan 10 sampai 15 ton udang. Dan ini sudah terbukti di banyak tempat di Indonesia," ujar Edhy.

Kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk pasar internasional, kebutuhannya juga masih tinggi dan menjanjikan. Sekadar informasi, produksi udang nasional baru sekitar 800.000 hingga 1 juta ton per tahun.

"Jadi ini potensi pasarnya sangat besar," kata Edhy.

Lebih lanjut Edhy menerangkan selain menggunakan sistem intensifikasi pihaknya akan menerapkan konsep silvofishery.

Metode budidaya ini dilakukan pada area-area bekas tambak yang akan kembali ditanami mangrove. Lahan ini kemudian secara bersamaan dimanfaatkan untuk budidaya ikan kerapu, udang windu, dan kakap putih.

Kata Edhy, lobster masih jauh dari punah

Edhy menegaskan kalau lobster di Indonesia masih jauh dari kata punah. Populasi lobster di alam liar masih besar.

"Semakin dalam saya pelajari, ternyata lobster ini sendiri kalau ditakutkan akan hilang dari peredaran atau punah, dari data yang kita miliki potensi punah itu tidak ada," kata Edhy di Indramayu seperti dikutip dari Antara.

Dia menyebut dibukanya kembali ekspor benih lobster dilakukan semata demi menyejahterakan rakyat. Kebijakan ini bertolak belakang dengan larangan ekspor benur yang diberlakukan di era Menteri KKP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Edhy mengklaim, berdasarkan hasil penelitian, seandainya lobster ditinggalkan di alam, maka diperkirakan jumlah telur yang bisa mencapai dewasa hanya sekitar 0,2 persen.

Namun, lanjutnya, bila dibudidayakan, maka telur lobster dapat mencapai dewasa hingga sekitar 30 persen.

"Di Indonesia lobster ini bisa bertelur dalam satu bulan satu juta, kalau dalam setahun hitungan saya ada 27 miliar telur," tuturnya.

Kebijakan yang kembali menginzinkan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajunfan (Portunus spp.).

Aturan ini sekaligus merevisi aturan larangan ekspor benih lobster yang dibuat di era Susi yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.