Serikat Petani Minta Bapanas Segera Tetapkan HPP Gabah dan Beras

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, dengan menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp 5.600 per kilogram karena biaya produksi Rp 5.050 per kilogram," ujarnya dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (13/3/2023).

"Tentunya juga agar harga gabah jangan terlampau tinggi sekali dan harga beras jangan sampai terlalu tinggi di konsumen, pemerintah juga harus menetapkan harga tertinggi ceiling price untuk beras. Jadi pemerintah harus tentukan juga berapa harga beras premium, medium, dan biasa," sambungnya.

Menurut dia, Bulog bukan hanya berperan sebagai lembaga yang mengamankan cadangan pangan pemerintah alias CPP. Namun dia juga berharap agar Bulog bisa membeli gabah sesuai HPP dan mampu menyerap gabah langsung ke petani.

"Bulog jangan tergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMD yang ada. Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," jelasnya.

Dia juga menilai, Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada, perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

"Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa menghempang korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Adapun sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, surat keputusan ini diundangkan sementara sambil menunggu Perbadan HPP, untuk dipakai Bulog membeli gabah petani.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan terbitnya Perbadan HPP.

“Poin pentingnya kita perlu segera menjaga harga pembelian gabah dan beras petani di musim panen raya ini, pemerintah tidak ingin saat panen raya harga gabah/beras di tingkat petani jatuh. Untuk itu, sambil menunggu Perbadan HPP, Badan Pangan Nasional gerak cepat mengeluarkan surat keputusan fleksibilitas harga dengan besaran harga lebih tinggi sesuai dengan masukan para stakeholder perberasan,” ujar Arief dalam siaran resminya, Minggu (12/3/2023).