Visi Ekonomi 2045 Para Capres

Tidak ada nama yang kontroversial di dalamnya, semua nama calon diterima dengan baik. Meskipun terdapat keretakan hubungan antarpartai politik pendukung, namun sepertinya masalah itu dipendam dahulu dan menjadi bagian dari dinamika politik bernegara.

Kini saatnya, pasangan Capres/Cawapres beradu program, bidang ekonomi menjadi program yang paling menarik dan ditunggu karena menyangkut hajat hidup dua ratus tujuh puluh lima juta penduduk di Indonesia.

Sebagian penduduk Indonesia sudah mapan dan sebagian besar masih tidak stabil kehidupan ekonominya. Hidup mereka pas-pasan dan tidak memiliki jaminan sosial dan kesehatan.

Sebagian juga tidak memiliki biaya melanjutkan pendidikan tinggi dan juga tidak memiliki akses pelayanan publik lainnya.

Inilah tantangan klasik dari setiap kampanye pemimpin yang diharapkan akan mengubah kehidupan mereka yang kurang beruntung tersebut melalui sistem ekonomi yang adil, merata dan inklusif.

Capres dan Cawapres sebenarnya tidak perlu memiliki program sendiri yang berbeda. Program ekonomi sudah tersedia dalam bentuk undang-undang.

Bahkan dalam ketentuan UU-nya, calon presiden serta calon wakil presiden (cawapres) harus mempedomani perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan visi jangka panjang, atau disebut dengan nama Visi Indonesia Emas 2045. Tidak hanya jangka panjang, jangka menengah juga sudah ada perencanaannya.

Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Jadi nanti presiden terpilih akan mengeluarkan keputusan presiden (Perpres) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai 2029, yang tentunya berdasarkan penetapan pada RPJPN 2025-2045.

Calon wakil presiden/cawapres harus memastikan pemilihan prioritas program sejalan dengan koridor pembangunan, sehingga program tersebut konkret dan terukur. Sebab, RPJPN berupa undang-undang yang mengikat.

Meski demikian, presiden terpilih tetap mempunyai kesempatan untuk berkreasi dalam menjalankan strategi pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang telah disusun.

“Jadi, ruangnya tetap terbuka lebar untuk berkreasi, siapa yang mau mengambil strategi A, B, C silakan, tapi kita sudah siapkan sasarannya, sediakan, dan kalau memang mau lebih tajam, silakan,” kata Kepala Bappenas.

RPJPN 2025-2045 mengusung visi Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Visi tersebut dijelaskan melalui beberapa sasaran pembangunan, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju di atas 30.000 dollar AS, kemiskinan menuju 0 persen dan berkurangnya kesenjangan, pencapaian peringkat 15 besar negara maju, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan menuju net zero emisi dengan mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca.

Sebagai langkah awal, calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan RPJMN 2025-2029.

Rancangan tersebut menjadi pedoman pembangunan selama lima tahun, serta menjadi penugasan kepada kementerian/lembaga/BUMN dan pemerintah daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga disebut telah mengembangkan Manajemen Risiko Prioritas Nasional untuk memantau sinkronisasi perencanaan di pusat dan daerah.

"Ini (sosialisasi) baru pertama kali kita lakukan dengan harapan bisa sinkron hingga ke tingkat daerah,” kata Kepala Bappenas.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, visi dan misi program yang akan disusun partai politik untuk menatap masa depan dalam teknologi lima tahun, serta dalam jangka panjang menuju Indonesia Emas pada 2045, adalah hal yang penting.

Visi Ekonomi 2045

Dalam jangka menengah, Indonesia diharapkan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5 persen-6 persen. Untuk itu diperlukan perubahan struktural sumber pertumbuhannya.

Dengan pertumbuhan itu saja pada saat Indonesia sampai pada Tahun Emas 2045, Indonesia masih berada dalam jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap atau MIT). Untuk itu diperlukan perubahan struktural yang signifikan dari sisi sumber pertumbuhannya.

Pasalnya, untuk keluar dari jebakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai rata-rata 7 persen per tahun mulai saat ini dan diperkirakan baru terjadi pada 2038.

Jika pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen, maka Indonesia baru akan lepas dari MIT pada 2041. Demikian bunyi RPJP kita.

Membebaskan diri dari MIT tidaklah mudah dan banyak negara yang berjuang melepaskan diri darinya.

Berdasarkan data Bank Dunia dari 101 negara berpendapatan menengah sejak 1960, hanya 13 negara yang berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, antara lain Yunani, Hong Kong, Irlandia, Israel, Jepang, Mauritius, Portugal, Puerto Riko, Republik Korea, Singapura, Spanyol dan Provinsi Taiwan di Cina. Lainnya masih tetap menjadi negara berpendapatan rendah.

Sampai saat ini kita mendengar tema yang diusung masing-masing calon presiden relatif sama. Cara mewujudkan visi tersebut juga belum menunjukkan perbedaan mendasar.

Dari program yang ada, kita belum mendengar adanya akselerasi atau perubahan cara mencapai tujuan. Termasuk strategi menghadapi perubahan iklim dan penurunan energi dengan emisi rendah.

Para calon presiden mempunyai visi menjadikan Indonesia 100 tahun pada 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi.

Hal ini hanya akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen per tahun sehingga dapat melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen-6 persen, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi jauh panggang dari api.

Bagaimana pemikiran ekonomi calon presiden 2024 untuk mewujudkan visi ekonominya? Sampai saat ini masih ditunggu.

Semua calon presiden yang kita dengar menggagas isu pemerataan, keadilan, kesenjangan dan sosial sebagai tema programnya. Namun, semua masih mengandalkan sumber program dan pembiayaan dari APBN.

Belum ada yang secara pas mengusung tema sumber pembiayaan swasta untuk mengatasi masalah sosial negara.

Tema-teman sosial yang diusung sangat dangkal untuk mengatasi masalah perubahan geopolitik global, perubahan teknologi, revolusi sektor keuangan digital, dan perubahan iklim yang sudah di depan mata.

Mengatasi masalah ini perlu dana, sumber daya, SDM dan ketogongroyongan bersama. Kita tunggu program Capres-Cawapres yang komprehensif hinggu menyasar Visi Indonesia 2045.