MUI Keluarkan Fatwa Syariah untuk Layanan Jasa KSEI

Kompas.com - 01/04/2019, 11:08 WIB
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi (kanan) menerima salinan fatwa DSN-MUI secara simbolis dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (kedua kiri) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/4/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Friderica Widyasari Dewi (kanan) menerima salinan fatwa DSN-MUI secara simbolis dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (kedua kiri) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa syariah untuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ( KSEI) terkait proses Bisnis Atas Layanan Jasa.

Fatwa ini bernomor 124 DSN-MUI Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.

Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi pertumbuhan produk-produk investasi yang berdasarkan prinsip syariah.

"Di pasar modal Indonesia sendiri terdapat lebih dari 50 persen saham yang ada di Bursa merupakan saham berbasis syariah. Fatwa tersebut diperoleh pada Rapat Pleno DSN-MUI yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018,” kata Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Cara Membedakan Uang Elektronik yang Syariah dan Bukan

Friderica menuturkan, sejak 2001 DSN-MUI telah mengeluarkan tiga fatwa syariah yang menjadi dasar berinvestasi di pasar modal Indonesia. Pertama Fatwa nomor Nomor 20 DSN-MUI Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Kemudian fatwa Nomor 40 DSN-MUI Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Fatwa Nomor 80 DSN-MUl Tahun 2011 tentang Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang diberikan ke Bursa Efek Indonesia.

Fatwa-fatwa itu mengatur tentang proses transaksi di Bursa serta penerbitan indeks saham syariah di pasar modal (lndeks Saham Syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70). Hal tersebut juga didukung oleh penerapan oleh beberapa Perusahaan Efek yang memiliki aplikasi berupa online trading syariah.

"Dengan adanya fatwa nomor 124 DSN-MUI Tahun 2018 tersebut, maka semakin lengkap dasar-dasar yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi acuan serta pegangan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia," tuturnya.

Penerbitan fatwa ini merupakan inisiatif dari KSEI dengan dukungan oleh DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Self Regulator Organization.

Sisi lain, adanya fatwa inu juga harus dibarengi dengan edukasi kepada investor dan masyarakat secara umum. Friderica berharap, fatwa ini dapat semakin memantapkan berinvestasi secara syariah dalam beragam produk di pasar modal Indonesia.

"Karena dari proses transaksi di Bursa, hingga proses penyelesaian di KSEI sudah sesuai dengan prinsip syariah serta proses penerbitan Reksa Dana yang dikelola dalam infrastruktur Investasi terpadu di KSEI pun telah sesuai dengan prinsip syariah," terangnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Indonesia Masuk 5 Ekonomi Terbesar Dunia di 2045, Apa Syaratnya?

Jokowi Ingin Indonesia Masuk 5 Ekonomi Terbesar Dunia di 2045, Apa Syaratnya?

Whats New
Periode Kedua Jokowi: SDM Jadi Prioritas Utama, 2045 Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Periode Kedua Jokowi: SDM Jadi Prioritas Utama, 2045 Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Whats New
Kementan Kucurkan Rp 600 Miliar untuk Program Serasi di Kalsel

Kementan Kucurkan Rp 600 Miliar untuk Program Serasi di Kalsel

Whats New
Jokowi Siapkan UU Lapangan Kerja dan UKM, Dongkrak Investasi?

Jokowi Siapkan UU Lapangan Kerja dan UKM, Dongkrak Investasi?

Whats New
Ingin Keluar dari Jebakan Kelas Menengah, Apa Langkah Jokowi?

Ingin Keluar dari Jebakan Kelas Menengah, Apa Langkah Jokowi?

Whats New
Ada Resesi, Disrupsi, dan Ada Porsi Kesalahan Sendiri

Ada Resesi, Disrupsi, dan Ada Porsi Kesalahan Sendiri

Work Smart
[POPULER MONEY] Menteri 'Ngeyel' | Tambahan 2 Boeing 737 NG yang Retak

[POPULER MONEY] Menteri "Ngeyel" | Tambahan 2 Boeing 737 NG yang Retak

Whats New
2045, Jokowi Ingin PDB Indonesia 7 Triliun Dollar AS dan Masuk 5 Ekonomi Besar Dunia

2045, Jokowi Ingin PDB Indonesia 7 Triliun Dollar AS dan Masuk 5 Ekonomi Besar Dunia

Whats New
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Bakal Banyak Tantangan...

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Bakal Banyak Tantangan...

Whats New
Telkom Siapkan Bukittinggi Jadi Smart City

Telkom Siapkan Bukittinggi Jadi Smart City

Whats New
Setelah Dilantik, Ini 5 Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf

Setelah Dilantik, Ini 5 Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf

Whats New
Bambang Brodjonegoro soal Pemangkasan Eselon: Menurut Saya Itu Bagus...

Bambang Brodjonegoro soal Pemangkasan Eselon: Menurut Saya Itu Bagus...

Whats New
Pidato Jokowi: Insya Allah, 2045 Indonesia Telah Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Pidato Jokowi: Insya Allah, 2045 Indonesia Telah Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah

Whats New
Ketua MPR: Pembangunan Ekonomi Berhasil Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Ketua MPR: Pembangunan Ekonomi Berhasil Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Whats New
Telkom Sediakan 7 Titik Akses Wifi Gratis di Halal Park Jakarta

Telkom Sediakan 7 Titik Akses Wifi Gratis di Halal Park Jakarta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X