Jalan Panjang Menjadi Negara Dirgantara

SETELAH istilah poros maritim dan tol laut diperkenalkan beberapa tahun silam, kini muncul sesuatu yang baru: tol langit.

Istilah termutakhir ini digunakan Presiden Jokowi pasca-keberhasilan peluncuran Satelit Nusantara Satu yang menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia melalui medium internet.

Ada sesuatu yang terlupakan di antara samudera dan antariksa. Ruang udara seakan tersingkirkan ditengah euforia tol laut dan tol langit, di mana tol udara belum mendapatkan tempat layak. Padahal dunia penerbangan, terutama perintis, memainkan peranan vital dalam menyatukan Nusantara sejak era-perjuangan kemerdekaan.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki cetak biru dunia penerbangan sipil nasional (national civil aviation policy). Berkaca dari luar atmosfir, rencana induk penyelengaraan keantariksaan (space policy) hadir melalui Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2017.

Alhasil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kini berkarya dengan arah yang jelas hingga 2040.

Sayangnya cerita manis LAPAN tidak menular ke ruang udara. Dibubarkannya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) lima tahun silam merupakan salah satu faktor utama di balik absennya national civil aviation policy.

Hilang sudah wadah strategis bagi para pemikir dan praktisi bidang penerbangan untuk merumuskan arah.

Harga pembubaran DEPANRI

Realita karut-marut dunia penerbangan nasional sebagaimana dihadapi bangsa ini merupakan imbas jangka pendek. Beberapa kasus aktual berikut dapat menggambarkan.

Berbicara polemik bagasi berbayar oleh maskapai berbiaya hemat (low-fare airlines), tidak dipungkiri fenomena ini menandakan babak baru bisnis penerbangan di tanah air.

Sayangnya tidak ada medium pengarah agar best practice tetap menjunjung tinggi etika korporasi dalam berbisnis tanpa mengorbankan faktor keselamatan dan keamanan (safety and security) penerbangan.

Sejatinya negara dirgantara mampu menjamin perlindungan hak penumpang. Kasus Lion Air JT-610 merupakan ujian nyata dimana keluarga korban kesulitan memperoleh kompensasi serta jawaban akan siapa yang paling bertanggung jawab: maskapai atau Boeing.

Baca juga: Menyoal Kompensasi Keluarga Penumpang Korban Lion Air JT 610

Pemerintah harus menjamin agar ahli waris tidak dipingpong demi suatu kepentingan. Diperlukan pengetahuan yang mumpuni agar dapat mengambil suatu keputusan.

Selalu hangat untuk meninjau pengelolaan ruang udara diatas sebagian Kepulauan Riau dan Natuna yang dikendailikan Singapura - populernya dikenal sebagai Flight Information Region (FIR) Natuna.

Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan ruang udara tersebut sudah harus dikelola Indonesia paling lambat tahun 2024.