DPR Usul Dana ke Daerah Dipangkas untuk Tambal BPJS, Ini Jawaban Pemerintah

Kompas.com - 11/09/2019, 19:07 WIB
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Jalan Wahab Syahranie, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONSuasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Jalan Wahab Syahranie, Rabu (4/9/2019).

Jadi kata dia, sudah ada porsi anggaran daerah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Hitungan setiap daerah disesuaikan dengan Jaminan Kesehatan Daerah.

"Apabila dia kurang dari threshold tertentu maka dia harus top up. Intinya yang ada di sini merupakan universal health coverage. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan," ucapnya.

Seperti diberitakan, BPJS Kesehatan terus menerus mengalami defisit.

Tahun ini diperkirakan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 32 triliun. Angka itu diperkirakan akan melonjak hingga Rp 77 triliun pada 2024 bila tidak ada perbaikan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X