YLKI Komentari Pembentukan Pansus Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 14/01/2020, 14:15 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengomentari terkait dengan rencana DPR RI membentuk pansus untuk bantu atasi penyelesaian kasus gagal bayar asuransi JS Saving Plan Jiwasraya.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi menyebut rencana pembentukan pansus diharapkan mampu mendorong pengembalian dana nasabah dan bukan sekedar untuk gagah-gagahan politik.

"Pembentukan pansus atau apapun yang penting jangan sampai memgaburkan pengembalian dana nasabah. Untuk apa dibentuk pansus kalau kemudian dana nasabah hilang atau tidak kembali," kata Teguh di kanornya di kawasan Pancoran Barat Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Cegah Kasus Jiwasraya Terulang, Ini Usul Akuntan

Konsen tersebut dinilai sebagai yang hal paling utama atau mendasar jika DPR membentuk pansus.

"Mereka telah menankan uangnya dan mengikuti prossedur yang ada tapi uangnya atau dananya tidak bisa di klaim," jelasnya.

Teguh menjelaskan, jika pembentukan pansus hanya untuk gagah-gagahan politik saja, maka penyelesaian kasus hanya soal politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi kalau pansusnya bisa memaksa pengembalian dana nasabah, itu baru keren. Ini kan msalahnya complicated. Tapi bagi kami fokusnya harus pengembalian dana nasabah," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab atas masalah gagal bayar produk JS Saving Plan Jiwasraya ini. Antara lain; OJK (otoritas jasa keuangan), Satgas Investasi dan juga bank yang menjual produk.

"Juga bank-bank yang ikut memasarkan juga layak dimintai pertanggungjawaban. Karena kan dalam pemasaran ini pihak Jiwasraya bekerjasama dengan pihak bank," jelasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

PPKM Diperpanjang, Sandiaga Uno Luncurkan Beasiswa untuk Anak-anak Pedagang Kecil

Whats New
BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X