Kompas.com - 06/02/2020, 20:02 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) KKP bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Rapat membahas soal penangkapan kapal ilegal dan pemberian modal usaha kepada nelayan. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYARapat Dengar Pendapat (RDP) KKP bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Rapat membahas soal penangkapan kapal ilegal dan pemberian modal usaha kepada nelayan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi IV DPR RI fraksi partai PDI Perjuangan, Sutrisno menyebut salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tak hanya.

Hal itu setalah KKP meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mencapai target penyaluran modal usaha di sektor kelautan dan perikanan tahun 2020.

Namun, permintaan tambahan anggaran itu dikritisi oleh beberapa anggota DPR, salah satunya Sutrisno.

Ia mengatakan, DPR hendaknya menunda dulu usulan tambahan modal yang diinginkan KKP setidaknya hingga terlihat realisasi penyaluran tahun 2020.

Baca juga: Waspada Penipuan Berkedok Wedding Organizer, Ini Cara Menghindarinya

"Usul saya adalah tunda dulu usulan tambahan modal. Kita tunggu bagaimana realisasinya di 2020 karena program enggak nyata. Yang paling nyata, petani garam rakyat berkomitmen enggak akan produksi garam rakyat tahun 2020. Ini ujug-ujug menganggarkan biaya modal petani garam Rp 101,5 miliar," kata Sutrisno di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Adapun target penyaluran dana bergulir pada 2020 adalah sebesar Rp 725 miliar, dengan rincian Rp 340,75 miliar untuk perikanan tangkap, Rp 217,5 miliar untuk budidaya, Rp 101,5 miliar untuk usaha garam rakyat, dan Rp 65,25 miliar pengolah dan pemasar ikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sutrisno mengatakan, seharusnya dana kelolaan LPMUKP yang masih ada sekitar Rp 1 triliun bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak perlu meminta tambahan anggaran untuk sementara waktu.

"Sekarang minta tambahan modal sekitar Rp 3 triliun. Yang kemarin saja masih cukup dari dana Rp 1 triliun," tegasnya.

Baca juga: Layanan SMS dan Telepon Diperkirakan Akan Punah Pada 2022

Sebagai informasi, KKP melalui LPMUKP telah mendapat alokasi anggaran modal usaha untuk sektor kelautan dan perikanan sejak tahun 2017.

Tahun 2017, realisasi penyaluran Rp 11,12 miliar. Kemudian, tahun 2018 LPMUKP kembali mendapat alokasi sebesar Rp 850 miliar dengan realisasi Rp 215,7 miliar diberikan kepada 8.475 pelaku usaha.

Sementara itu, realisasi alokasi anggaran tahun 2019 berkisar Rp 182,5 miliar untuk 3.937 pelaku usaha. Dalam kurun waktu 2017-2019, LPMUKP telah menyalurkan Rp 409,3 miliar bagi 13.037 pelaku usaha KP.

Distribusi penyaluran paling banyak untuk sektor perikanan tangkap Rp 144,75 miliar, diikuti oleh perikanan budidaya Rp 190,65 miliar, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan sebesar Rp 58,14 miliar.

Baca juga: Saat Kekecewaan Korban Jiwasraya Tumpah...



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.