Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementan Bantah Kelangkaan dan Pengurangan Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 07/02/2020, 11:27 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada kelangkaan dan pengurangan pupuk bersubsidi.

Dia menjelaskan, salah satu isu kelangkaan dan pengurangan pupuk di Jawa iImur hingga 50 persen tidaklah benar.

Sebab setelah ditelusuri, kata dia, ternyata terjadi karena kelambatan pemerinah daerah dalam menginput data kebutuhan.

Keterlambatan itu terangnya, adalah memasukkan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

"Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, supaya tidak terjadi isu kelangkaan,” jelasnya di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: 4 Fokus Kementan Wujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern

Dia pun kembali menegaskan, persediaan pupuknya ada tetapi petugasnya terlambat input di sistem.

Temuan penyalahgunaan pupuk bersubsidi

Kuntoro menerangkan temuan lainnya saat pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi beberapa waktu yang lalu.

Hasilnya, ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani), dan banyak juga petani perseorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi meskipun bukan Kelompok Tani.

"Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK,” ungkapnya.

Baca juga: Petani Keluhkan Alokasi Pupuk Bersubsidi, Produsen Sebut Stok Aman

Dia menegaskan, berbagai masalah inilah yang akhirnya membuat adanya isu kelangkaan pupuk di masyarakat.

“Bagi yang tidak terdaftar, pupuk non subsidi tersedia banyak kok," tambah Kuntoro seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Selain itu, dia mengatakan, pada 2020 Kementan tidak lagi memberikan pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi.

“Kini, pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian. Pembudidaya ikan diluar kewenangan Kementan,” tegasnya.

Baca juga: Kementan Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Sesuai RDKK

Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan alokasi pupuk bersubsidi selama ini dilakukan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan ATR/BPN.

Halaman:


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com