Cegah Gejolak Harga, Pemerintah Patok Inflasi Pangan hingga 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok target inflasi pangan atau harga pangan bergejolak di kisaran 4 persen plus minus 1 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penetapan target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kenaikan harga.

Ini terutama di momentum hari raya seperti lebaran dan tahun baru serta Natal.

Baca juga: Impor Bawang Putih dari China Disetop, Inflasi Akan Melonjak?

Sebab selama ini, pemerintah belum menetapkan target inflasi untuk volatile food. Padahal, volaile food merupakan salah satu penyumbang inflasi terbesar.

"Pemerintah menargetkan juga menjaga inflasi volatile food (harga pangan bergejolak) di sasaran 4 persen plus minus 1 persen. Kenapa pemerintah menetapkan volatile food? Karena faktor penyumbang inflasi terbesar dari bahan makanan volatile food," ujar Iskandar ketika memberi keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Ini menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Adapun untuk tahun ini, pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi di ksiaran 2 hingga 4 persen atau 3 plus minus 1 persen. Tahun lalu, realisasi inflasi hingga akhir tahun sebesar 2,72 persen dari target 3,5 persen plus minus 1 persen.

Secara lebih rinci, untuk inflasi tarif yang diatur oleh pemerintah 0,51 persen per 2019, harga makanan bergejolak sebesar 4,3 persen dan inflasi inti 3,02 persen.

Baca juga: Kenaikan Harga Cabai Dorong Inflasi di Januari 2020

Dalam upaya pengendalian inflasi, Iskandar mengatakan pemerintah bakal menjaga kesenkangan harga tak hanya antar tempat namun juga antar waktu.

"Misalnya saja untuk antar waktu ketika panen harga-harga banyak yang anjlok, namun ketika paceklik harga itu jadi naik. Itu jadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian harga," ujar dia.

Selain itu, dalam upaya menjaga inflasi volatile food, pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan dalam hal digitalisasi produk pertanian.

Harapannya, produktivitas produk pertanian bisa lebih tinggi dengan momentum waktu yang tepat.

Selain itu pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas kebijakan untuk menjaga daya beli masyrakat.

"Termasuk dalam rangka frontloading anggaran, dalam rangka mencegah penurunan daya beli untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan stabilitas harga," ujar dia.