Industri Perikanan di Bitung Mati, Ini Kata Menteri KKP

Kompas.com - 17/02/2020, 19:36 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo saat mengunjungi Pelabuhan di Bitung Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri KKP Edhy Prabowo saat mengunjungi Pelabuhan di Bitung Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

BITUNG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo buka suara soal matinya pabrik pengolahan ikan yang mati di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Edhy mengatakan, dia bakal mencari jalan keluar dari masalah matinya pabrik pengolahan ikan tersebut. Bila masalahnya ada pada kekurangan stok, dia berencana memperkuat stok ikan yang dibutuhkan pabrik-pabrik pengolahan.

"Tergantung apa masalahnya. Ini saya kaji tapi mereka yang jelas bahan baku harus ada, ya kita perkuat dong," kata Edhy di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Pernah Dikunjungi Jokowi, Nelayan Muaragembong Masih Susah Beli BBM

Edhy mengaku dirinya sangat menyayangkan adanya fenomena pabrik pengolahan ikan yang mati. Padahal dia bilang, pemerintah tengah gencar-gencarnya mengundang investor asing masuk di sektor kelautan dan perikanan.

"Bagaimana orang mau masuk kalau lihat yang existing saja enggak diperhatikan. Peluang kita ada, semangat kita ada, semangat pemerintah daerah ada, tanya ke walikota Bitung sudah berapa lama beliau turun ke jalan untuk protes. Mudah-mudahan bisa jawab masalah ini," ujar Edhy.

Seperti diketahui, ada pabrik pengalengan ikan mati di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Menurut pemerintah setempat, pabrik ikan tuna kalengan tersebut berhenti beroperasi sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masih menjabat.

Walikota Bitung Max J Lomban mengatakan, matinya pabrik pengolahan ikan tersebut karena kebijakan Susi Pudjiastuti yang dianggap tidak sesuai dengan Kota di bagian Sulawesi Utara itu.

"Karena regulasi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kota Bitung," kata Max di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

Regulasi yang dimaksud antara lain perizinan kapal yang memakan waktu lama dan tidak diperbolehkannya bongkar muat (transhipment) di tengah laut.

Perizinan kapal yang memakan waktu 3-4 bulan tersebut membuat tidak adanya stok ikan untuk diolah di pabrik. Padahal, kapasitas produksi pabrik mencapai 1.440 ton per hari.

Adapun saat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebenarnya telah memangkas perizinan kapal dari yang sebelumnya berbulan-bulan menjadi hanya 1 jam.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X