Banjir Baja Impor Asal China, Korporasi Dalam Negeri Kelimpungan

Kompas.com - 19/02/2020, 08:31 WIB
Ketua Umum IISIA Silmy Karim memberikan keterangan terkait nota kesepakatan tentang penggunaan produk besi dan baja dalam negeri untuk kebutuhan kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nasional di kantor SKK Migas, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Jumat (9/11/2018). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAKetua Umum IISIA Silmy Karim memberikan keterangan terkait nota kesepakatan tentang penggunaan produk besi dan baja dalam negeri untuk kebutuhan kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nasional di kantor SKK Migas, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
|

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, impor baja paduan ini terus tumbuh dari 1,4 juta ton pada tahun 2015 menjadi 3,2 juta ton pada tahun 2019. Kondisi yang terjadi adalah volume impor baja karbon terus menurun yang disubstitusi oleh meningkatnya volume impor baja paduan secara signifikan.

“Kecenderungan setiap negara sekarang adalah proteksionisme. Mereka berupaya memproteksi industri dalam negerinya, bukan membuka bebas akses importasi," jelas Silmy.

Adapun upaya pengenaan BMAD oleh PTKS atas produk baja impor kepada negara asal impor terbesar yaitu China, membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah.

Baca juga: 13 Manager Investasi Terkait Kasus Jiwasraya, Sudah Disanksi OJK?

Beberapa negara lain di dunia pun seperti AS telah mulai mengenakan tarif impor untuk produk baja sebesar 25 persen dan alumunium sebesar 10 persen. AS juga merupakan negara teraktif dalam menerapkan Trade Remedies (Anti Dumping, Anti Subsidi & Safeguard).

Sementara itu negara - negara lain seperti Uni Eropa dan Turki telah melakukan upaya pengamanan pasar domestiknya dengan melakukan safeguard terhadap impor baja.

"Jadi pengajuan petisi Anti Dumping untuk produk HRC Paduan dari China merupakan yang pertama kali dilakukan oleh industri dalam negeri, maka itu dukungan semua pihak termasuk Pemerintah sangatlah diperlukan sebagai langkah positif perlindungan terhadap industri nasional," pungkas Silmy.

Baca juga: Manajemen Bantah Bayar SPP Bisa Pakai GoPay Karena Faktor Nadiem Makarim

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X