Ahok Dinilai Mulai Rintis Jalan Hentikan Laju Mafia Migas

Kompas.com - 24/02/2020, 18:40 WIB
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKomisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai sudah merintis jalan menghentikan laju mafia migas, yang merugikan negara dan membuat negara terus menggantungkan diri pada impor BBM.

Hal ini lantaran Ahok sudah mendorong sistem transparansi dengan cara membuka data-data terkait pengadaan impor BBM Pertamina sehingga kini bisa diakses oleh publik.

“Ahok sudah mulai melakukan sesuatu yang baru dengan cara membuka informasi-informasi penting di sektor hilir," ujar peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Ahok: Kini Pengadaan Elpiji dan BBM Pertamina Bisa Diakses Publik

Sejak dahulu ucap Ferdy, pengadaan BBM di sektor hilir Pertamina tidak pernah transparan ke publik. Hal ini kata dia, karena sektor hilir menjadi pusat permainan para mafia migas.

Caranya yakni dengan bekerja sama dengan politisi agar Indonesia terus mengimpor BBM. Dari sini lah kata dia, para mafia mendapatkan keuntungan.

Kini kata Ferdy, dengan dibukanya informasi terkait kebijakan impor BBM oleh Pertamina, masyarakat bisa memelototi siapa pemenang tender, berapa kuota hingga jenis BBM yang diimpor Pertamina.

Baca juga: Ahok Diminta Dicopot dari Komisaris Pertamina, Ini Kata Erick Thohir

Para mafia minyak itu pula lanjut dia, selalu bermain dalam proses tender pengadaan BBM baik badan usaha maupun perorangan.

Permainan mafia migas membuat harga minyak yang didapat Pertamina jauh lebih mahal dan berefek pada keuangan negara.

Menurut Ferdy, praktik mafia migas merupakan cara mengambil uang negara paling canggih dan sulit dilakukan orang-orang biasa.

Baca juga: Satgas 115 Disebut Boros Anggaran, Ini Respon KKP

Hanya orang-orang yang memiliki akses dekat dengan internal Pertamina dan politisi, yang bisa mengerjakan ini.

"Praktik seperti ini harus dihentikan agar Pertamina menjadi perusahaan bersih dan benar-benar bertugas mendistribusikan BBM dan membeli BBM dengan baik dan benar," kata dia.

Sebelumnya, Ahok mengatakan, saat ini semua pengadaan barang yang dilakukan Pertamina bisa dipantau oleh masyarakat luas.

Baca juga: Edhy Prabowo Tunggu Restu Jokowi Buka Keran Ekspor Benih Lobster

 

Menurut Ahok, pengadaan minyak mentah, elpiji, BBM, hingga status kapal carter bisa dipantau masyarakat luas melalui laman resmi Pertamina, www.pertamina.com.

“Dengan keterbukaan informasi ini, kami berharap mendapat masukan dan saran terbaik dari publik,” tulis Ahok di akun Twitter resminya @basuki_btp yang dikutip Kompas.com pada Kamis (13/2/2020).

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menambahkan, kegiatan pengadaannya dilakukan langsung oleh fungsi internal Pertamina, yaitu Integrated Supply Chain dan Procurement Excellence Center.

“Transparansi tersebut kini semakin meningkat dengan adanya informasi mengenai kapal-kapal yang telah disewa, lalu informasi mengenai jumlah dan sumber impor minyak mentah dan produk BBM yang pernah dilakukan, jumlah kuota BBM subsidi dan BBM penugasan, beserta realisasi kuota per kota/kabupaten setiap bulannya,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: RI Dicoret dari Negara Berkembang, Ini Permintaan Pemerintah ke AS



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X