Satgas 115 Disebut Boros Anggaran, Ini Respons KKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI mempertanyakan tugas dan fungsi Satgas 115 dalam 5 tahun terakhir.

Satgas 115 dianggap bisa saja memboroskan anggaran karena dinilai memiliki struktur penggajian anggota yang tidak jelas. Tugas Satgas 115 pun dinilai sudah mampu diemban oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP alias Ditjen PSDKP.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan tugas dan fungsi Satgas 115 berbeda dengan Dirjen PSDKP.

Baca juga: Edhy Prabowo: Satgas 115 Masih Ada

Dia menyebut, Satgas 115 hanya bekerja untuk kasus-kasus tertentu yang berdampak besar sehingga operasional pun melibatkan beberapa aparat penegak hukum, mulai dari TNI AU hingga Polair.

"Operasional Satgas 115 melibatkan beberapa pihak aparat hukum dan kita bekerja hanya untuk case-case tertentu yang memang magnitude-nya tinggi. Sehingga kita harus bergabung dalam satu ruangan," kata Nilanto dalam RDP KPP bersama DPR RI di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Tak hanya itu, Nilanto menuturkan Satgas 115 kerap bekerja sama dengan badan-badan internasional untuk memberantas berbagai pelanggaran di laut, mulai dari pencurian ikan ilegal hingga penggagalan penyelundupan narkoba.

"Sehingga hari ini kita bisa memperkaya dalam hal peningakatan kapasitas penegakan hukum. Partisipasi indonesia luar biasa, kami melibatkan diri dalam semua unsur," ujarnya.

Baca juga: Nasib Satgas 115 Bentukan Susi, Riwayatmu Kini

Adapun saat ini, Nilanto bilang Satgas 115 masih dalam pembahasan dan menunggu arahan lebih lanjut terkait eksistensinya.

Namun, bila Satgas 115 memang diteruskan, pemangku kepentingan terkait bakal berunding untuk menyesuaikan tugas Satgas 115 ke depan.

"Ya satgas ditetapkan, misalnya, maka akan dilakukan review untuk menyesuaikan tugas 5 tahun ke depan," ungkapnya.

Baca juga: RI Dicoret dari Negara Berkembang, Ini Permintaan Pemerintah ke AS