Omnibus Law Mudahkan Investasi, Kenapa Buruh yang Ditekan?

Kompas.com - 27/02/2020, 19:53 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati mempertanyakan dasar pemerintah menjadikan buruh sebagai pertimbangan pertama dalam memudahkan investasi di Indonesia hingga dibentuk omnibus law Cipta Kerja.

Padahal dia bilang, berdasarkan survei World Economic Forum (WEF) terbaru, ada banyak hal yang membuat mandeknya investasi di Indonesia, utamanya soal kasus korupsi.

"Banyak tuh indikator yang menghambat investasi, seperti korupsi lah, pajak lah, kenapa harus buruh yang pertama? Sebenarnya apa alasannya perlu dicari tahu," kata Fildzah di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Peneliti: Omnibus Law Cipta Kerja Rugikan Pekerja

Fildzah menuturkan, pemerintah pun bisa merujuk pada narasi-narasi lain sebagai rujukan utama pembuatan RUU, tak melulu pertumbuhan ekonomi.

Namun hingga kini, pertumbuhan ekonomi masih menjadi rujukan utama dari pembuatan RUU.

"Dan sebenarnya narasi untuk melawan angka pertumbuhan ekonomi itu udah banyak juga dari ekonom-ekonom. Cuma pemerintah RI hanya mau pakai narasi umum pertumbuhan ekonomi tadi, jadi itu yang sebenernya melawan di tataran level ide juga," ungkap Fildzah.

Fildzah pun menyoroti rapat pemerintah soal RUU Cipta Kerja yang justru banyak dihadiri oleh para pelaku usaha dan asosiasi, sebut saja Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja Fokus pada Tujuh Juta Pencari Kerja

Hanya sedikit sekali waktu yang diberikan kepada serikat buruh untuk mendiskusikan RUU Cipta Kerja tersebut. Padahal RUU Cipta Kerja yang nantinya bakal mengatur segala hak-hak pekerja.

"Ini kelihatan orientasi pemerintah sebenernya pro sama pihak yang mana. Saya sih bisa bilang pemerintah pro dengan pihak the one person itu, yang pengusaha konglomerat dan investor dibandingkan kelas pekerja," ungkapnya.

Untuk memperbaiki, Fildzah menyebut yang bisa pemerintah lakukan agar seluruh stakeholder merasa didengar, misalnya dengan melibatkan akademisi dalam penyusunan naskah akademik alias RUU itu.

"Banyak akademisi yang bisa memberitahu, misalnya "Enggak kok, narasinya enggak cuma itu, banyak narasi alternatif untuk meningkatkan investasi,". Pasti ada narasi-narasi alternatif soal apa yang baik untuk ekonomi kita," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X