KILAS

Ditjen PSP Kementan Siapkan 7,95 Juta Ton Pupuk Bersubsidi untuk 2020

Kompas.com - 28/02/2020, 15:36 WIB
Rapat Teknis (Ratek) dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 Wilayah III di Hotel Best Western, Solo, Jawa Tengah, 26-28 Februari. DOK. Humas Kementerian PertanianRapat Teknis (Ratek) dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 Wilayah III di Hotel Best Western, Solo, Jawa Tengah, 26-28 Februari.

KOMPAS.com – Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edy, Taparan mengatakan alokasi dana untuk pupuk bersubsidi sudah diputuskan, termasuk kapasitas fisiknya.

Mengacu Nota Keuangan dan RAPBN 2020, nominal dana alokasi itu adalah Rp 26,63 triliun dengan fisik riilnya 7,95 juta ton.

Sarwo menyampaikan pernyataan itu pada Rapat Teknis (Ratek) dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 Wilayah III di Hotel Best Western, Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020) sampai Jumat (28/2/2020).

“Kami harap ketersediaan pupuk bersubsidi bisa dimanfaatkan optimal. Dengan begitu, produktivitas pertanian naik,” kata dia dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah jadi Kunci Atasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Sarwo melanjutkan, subsidi tahun ini tetap berlaku bagi lima jenis pupuk, yakni Urea, SP36, ZA, NPK, dan Organik.

Rincian volume tersebut adalah, untuk pupuk ZA 750.000 ton, NPK 2,75 juta ton, dan SP36 sekitar 500.000 ton.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pengadaan pupuk organik dilakukan dari Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dengan sumber dana DIPA 2020 Ditpukpes senilai Rp 100 miliar untuk 500 unit.

UPPO juga memiliki beberapa komponen bantuan seperti rumah kompos dengan bak fermentasi, ternak berupa sapi/kerbau, kandang komunal, kendaraan roda 3, hingga mesin APPO.

Baca juga: Realisasi Pupuk Bersubsidi Rendah, Kementan Beri Solusi Lewat eRDKK

Sementara itu, penerima bantuan harus memiliki latar belakang kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Hanya saja, imbuh dia, para Poktan/Gapoktan harus memiliki validasi dan telah diverifikasi institusi yang menaunginya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X