Tiga Cara Agar Pemerintah Mampu Menekan Defisit Anggaran

Kompas.com - 10/04/2020, 12:42 WIB
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGADirektur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menyampaikan pendapatnya terkait adanya wacana Tax Amnesty jilid II dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Ketiga, Piter menyarankan agar pemerintah menerbitkan SUN global ketika tekanan wabah virus corona mulai mereda.

"Di tengah kebijakan moneter global yang cenderung menurunkan suku bunga maka penerbitan SUN global berpotensi mendapatkan permintaan yang tinggi pada bunga kupon yang lebih baik, dengan tenor yang wajar," ujarnya.

Pemerintah telah memutuskan menambah stimulus untuk menanggulangi dampa penyebaran virus corona. Total tambahan anggaran tersebut mencapai Rp 405 triliun atau setara 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Gubernur BI: PSBB Bawa Sentimen Positif untuk Investor

Tambahan anggaran ini ditujukan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan tambahan ini Indonesia menjadi salah satu negara pemberi insentif terbesar di Asia secara persentase. Persentase insentif fiskal pemerintah lebih besar dibandingkan beberapa negara seperti Tiongkok (1,2 persen terhadap PDB), Korea Selatan (0,8 persen), ataupun India (0,5 persen), namun angka ini lebih kecil dibandingkan Thailand (3 persen) ataupun Malaysia (17 persen).

Sayangnya tambahan belanja ini diproyeksikan tidak bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan negara pada akhir tahun nanti. Pertumbuhan penerimaan negara akan jauh menurun dibandingkan tahun lalu, yang disebabkan oleh 2 faktor utama.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hentikan Sementara Fitur Angkut Penumpang di Jabodetabek, Ini Kata Gojek

Dari luar negeri, harga sejumlah komoditas mengalami penurunan imbas dari melambatnya permintaan global termasuk harga minyak mentah yang anjlok di bawah 25 dollar AS. Selain karena melemahnya permintaan global, ini juga dipicu oleh gagalnya kesepakatan negara-negara produsen khususnya Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak.

Dari dalam negeri, terjadi pelemahan permintaan domestik yang berdampak pada melambatnya aktivitas pada sektor-sektor penyumbang penerimaan negara. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sudah menunjukkan kontraksi sejak pertengahan tahun lalu, pada Maret 2020 bahkan anjlok lebih dalam hingga ke level 45.

Melambatnya sektor manufaktur akan berdampak pada penerimaan perpajakan, karena sektor ini menyumbang sekitar 30 persen dari total penerimaan pajak. Kombinasi kedua faktor ini diprediksi akan menekan penerimaan negara sampai dengan akhir tahun nanti.

Baca juga: Boleh Beli Surat Utang di Pasar Perdana, BI: Tak Ada Mekanisme Khusus

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X