BPS: Kami Tangani Data Bansos Terakhir Kalinya pada 2015

Kompas.com - 07/05/2020, 10:07 WIB
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto ikut buka suara soal data penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) bermasalah.

Dia mengatakan, data bansos bukan lagi berasal dari BPS. BPS terakhir kali mengumpulkan data bansos pada tahun 2015.

Kini, berdasarkan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin diserahkan ke Kemensos.

"Itu tahun 2015 terakhir. BPS (Badan Pusat Statistik) sudah tidak menangani lagi data bansos," kata Kecuk dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Alokasi Bansos Tak Bisa Tutupi Penurunan Konsumsi Masyarakat

Kecuk menuturkan, saat itu pengumpulan data penerima melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang disatukan dalam forum komunikasi publik.

Ketua RT dan RW tersebut mengomunikasikan penduduk mana saja yang layak diberi bantuan dan digolongkan sebagai penduduk miskin. Dari hasil diskusi, tim BPS mendatangi penduduk miskin satu-persatu.

"Penduduk miskinnya kita tanyakan apakah ada penduduk miskin yang terlewat? Jadi kita lebih percaya mewawancarai langsung penduduk miskinnya. Itu sudah dievaluasi banyak pihak, dari sisi metodologi sudah bagus," sebut Kecuk.

Kepala BPS berujar, BPS selalu membantu di belakang layar untuk mengumpulkan data tertentu. Misalnya melakukan analisis big data yang datanya diserahkan pada tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 nasional.

Namun untuk data penerima bansos, BPS mengaku kesulitan. Pasalnya di masa Covid-19, pihaknya tidak mungkin melakukan wawancara penduduk miskin secara langsung, seperti metode yang digunakan pada 2015 lalu.

"Jadi kami tidak membantu kemensos karena PSBB, tapi kami tetap berdiskusi dari sisi metodologi. Saat ini Covid-19 dampaknya menengah, sehingga perlu dicarikan data-data baru," pungkas Kecuk.

Baca juga: BPK: Penyaluran Bansos Berisiko Tak Efektif

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X