Ini Syarat Agar Daerah Bisa Longgarkan PSBB

Kompas.com - 21/05/2020, 20:30 WIB
Warga berbelanja berbagai kebutuhan lebaran saat masa PSBB di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Senin (18/5/2020). Pusat perbelanjaan tradisional terbesar di kota itu kini kembali dibuka menjelang Lebaran setelah beberapa waktu lalu ditutup untuk dilakukan penyemprotan karena sejumlah pedagang tercatat positif Covid-19 hingga 81 orang. ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRAWarga berbelanja berbagai kebutuhan lebaran saat masa PSBB di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Senin (18/5/2020). Pusat perbelanjaan tradisional terbesar di kota itu kini kembali dibuka menjelang Lebaran setelah beberapa waktu lalu ditutup untuk dilakukan penyemprotan karena sejumlah pedagang tercatat positif Covid-19 hingga 81 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu wilayah jika ingin melakukan penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pertama, daerah itu harus tingkat penularan Covid-19 di bawah angka 1. Saat ini, angka penularan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia berada di angka 2,5 hingga 2,6.

Adapun tingkat penularan Covid-19 di seluruh dunia berada di angka 1,9 hingga 5,7.

“Saya ingatkan lagi bahwa kita bersama-sama berharap bisa mendapatkan angka reproduksi efektif itu lebih kecil dari 1 selama 14 hari, itu yang dipersyaratkan dari WHO,” ujar Suharso saat teleconference dengan wartawan, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: Bappenas: Pemerintah Belum Nyatakan Akan Longgarkan PSBB

Suharso menjelaksan, tingkat penularan di bawah 1 itu harus berlangsung selama 14 hari secara berturut-turut. Jika tak bisa mempertahankan hal tersebut selama 14 hari, maka daerah itu tak bisa dilonggarkan PSBB-nya.

“Selama dua Minggu itu harus bisa bertahan di bawah 1, karena itu diperlukan pengetatan atas penggunaan masker dan pokoknya semua yang sifatnya protokol kesehatan,” kata Suharso.

Syarat lainnya, daerah tersebut perbandingan jumlah kasus Covid-19 tak boleh melebihi 60 persen infrastruktur kesehatan yang digunakan.

Misalnya, jika suatu rumah sakit memiliki 100 tempat tidur, hanya 60 tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien Covid-19.

Baca juga: Mendes: Sudah Ada 2,4 Juta Keluarga Menerima BLT Dana Desa

“Jadi kita harus dihitung berapa yang baru masuk dan berapa yang baru sembuh dengan kasih data selalu. Itu yang mau datang baru misalnya 30, yang sembuh 50, jadi ada pelonggaran dan itu mereka harus punya kapasitas dan kapabilitas untuk menanganinya,” ucap dia.

Kemudian, daerah tersebut juga harus melakukan pengetesan corona secara masif.

“Jadi kalau kita bisa mencapai 10.000 (pengetesan per hari), bahkan bisa sampai 12.000, maka satu bulan ke depan kita bisa mencapai 1.838 per 1 juta penduduk. Itu kita akan lebih baik dari India, tapi kita tidak tahu satu bulan lagi India akan loncat jumlah orangnya yang dites. Kita baru 1.744 yang dites,” ujarnya.

Baca juga: Besok, Bank Mandiri Tetap Buka

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X