Juli 2020, Sri Mulyani Mulai Tunjuk Perusahaan Digital Untuk Tarik PPN

Kompas.com - 16/06/2020, 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) bakal dilakukan pada bulan Agustus mendatang.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan pihaknya akan menunjuk perusahaan digital yang akan memungut PPN kepada penggunanya pada bulan Juli 2020 ini.

"Kita sedang bikin aturan mainnya untuk menunjuk WP (wajib pijak) luar negeri dan harapan kami Juli besok ada PMSE luar negeri yang bisa kita tunjuk untuk memungut PPN," jelas dia, Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Kemenkeu: 335.000 Wajib Pajak Sudah Mendapat Insentif

Hingga saat ini, pihak DJP masih dalam proses melakukan diskusi dengan PMSE di luar negeri mulai dari proses memungut, menyetor, dan atas PPN yang dipungutnya atas transaksi barang dan jasa di luar wilayah kepabeanan Indonesia.

Selanjutnya di Agustus, perusahaan digital seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom tersebut bakal mulai memungut pajak kepada para penggunanya.

"Sampai saat ini kami diskusi denngan para PMSE di luar negeri mulai pungut menyetor atas PPN yang dipungutnya atas transaksi barang dan jasa di luar wilayah kepabeanan RI dan Agustus mereka harapannya bisa memungut," jelas dia.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, hingga saat ini pemerintah baru bisa memungut pajak terhadap PMSE dalam bentuk PPN.

Pasalnya, masih terjadi dispute atau perselisihan pendapat antara negara-negara di dunia mengenai pemungutan PPh terhadap pelaku usaha digital.

Pemerintah pun masih menunggu kesepakatan global tentang cara yang bisa diterima dalam membagi pajak dari suatu perusahaan yang beroperasi di puluhan negara sekaligus.

Baca juga: Ada Corona, Pengusaha Muda Minta Pemerintah Bantu Keringanan Pajak

 

Hal ini diugkapkan Sri Mulyani menjawab pertanyaan berbagai pihak terkait adanya protes dari Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) yang mengaku keberatan dengan pemungutan pajak terhadap PMSE.

“Kalau kita menyebutkan bagaimana membagi PPh ke 40-50 negara itu sedang dibahas. Negara-negara liat mana yang bisa di-collect. PPn itu enggak ada dispute. Itu pajak pertambahan nilai. Yang belum settle pembagian PPh,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Ekspor 25 Ton Tuna Loin Senilai Rp 5 Miliar ke Thailand

Indonesia Ekspor 25 Ton Tuna Loin Senilai Rp 5 Miliar ke Thailand

Whats New
Luhut Minta Kementerian hingga BUMD Kurangi Belanja Impor

Luhut Minta Kementerian hingga BUMD Kurangi Belanja Impor

Whats New
Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Hari Listrik Nasional Ke-77, Momentum Dorong Kelanjutan Transisi Energi

Whats New
Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Lewat Perlindungan Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Tingkatkan Harkat dan Martabat Komedian

Whats New
Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Perbankan dan Pemerintah Perlu Waspadai Debitur Nakal

Whats New
Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Mengenal Papan Ekonomi Baru yang Bakal Diluncurkan BEI Pekan Depan

Whats New
Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Sandiaga: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi, Kebaya Budaya Luhur Bangsa Indonesia

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Ini Bukan Saingan Kompor Listrik

Whats New
Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan SMA, Simak Persyaratannya

Work Smart
BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

BLT BBM Tahap II Segera Cair, Simak Cara Cek Daftar Penerimanya

Whats New
Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Dinilai Berdedikasi Tinggi, Mentan SYL Terima Anugerah Korpri Award 2022

Whats New
OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

OJK Catat Aset Industri Keuangan Non Bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

Whats New
UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

UMP 2023 di Pulau Jawa Telah Ditetapkan, Ini Daftarnya

Whats New
IHSG Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

IHSG Melemah, Saham GOTO Sentuh Level Terendah

Whats New
Lindungi Masyarakat, Aktivis Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi Pelabelan BPA

Lindungi Masyarakat, Aktivis Minta Pemerintah Percepat Sertifikasi Pelabelan BPA

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.