Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU Putus Grab Bersalah, Hotman Paris Minta Presiden Beri Perhatian

Kompas.com - 03/07/2020, 10:47 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.13/KPPU-I/2019.

KPPU telah memutuskan Grab dan TPI bersalah terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra pengemudi. Grab sebagai terlapor 1 dikenakan denda sebesar Rp30 miliar dan TPI sebagai terlapor 2 dikenakan denda Rp 19 miliar.

Menanggapi hal ini, Hotman menyebut putusan tersebut merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha Indonesia di mata internasional.

"Di saat Presiden Joko Widodo sedang bekerja keras untuk membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia. KPPU justru menghukum investor asing (Grab dan TPI) yang telah menanamkan modal besar di Indonesia dan yang telah membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas dengan pertimbangan penimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan," kata Hotman dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2020).

Baca juga: Pesan Lanjutan Anthony Tan, Berikut Rencana Terbaru Grab

Hotman bahkan meminta Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap KPPU. Sebab, kata dia, investor asing akan kehilangan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bila masih terdapat lembaga yang menghukum investor asing tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan.

Menurut Hotman, seluruh koperasi mitra Grab yang merupakan pesaing TPI di depan persidangan telah menerangkan bahwa mereka tidak pernah merasa terdiskriminasi dengan hadirnya TPI.

Namun KPPU tetap memaksakan Grab telah melakukan diskriminasi terhadap koperasi-koperasi tersebut tanpa dasar penimbangan hukum yang jelas.

Dia menyebut, bahwa menurut Ekonom Senior Faisal Basri yang juga merupakan ahli dalam persidangan tersebut, hadirnya teknologi aplikasi Grab dan TPI telah terbukti membawa keuntungan terbuka luas bagi para mitra pengemudi dan biaya transportasi menjadi semakin terjangkau.

Namun anehnya lanjut dia, perusahaan yang memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia justru dihukum dengan nilai denda yang sangat fantastis, tanpa pertimbangan hukum yang jelas. Apalagi hukuman denda fantastis tersebut dijatuhkan pada situasi Covid-19, dimana Grab dan TPI merupakan perusahaan yang sangat terdampak akibat kebijakan PSBB yang diterapkan Pemerintah RI.

"Atas Putusan KPPU tersebut, Grab dan TPI akan segera menempuh upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang undangan," kata Hotman.

Baca juga: Keputusan Sulit untuk Grab, Ini Pesan dari Anthony Tan untuk Karyawan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diperintah Jokowi Akusisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Diperintah Jokowi Akusisi Perusahaan Kamboja, Dirut Bulog: Pembicaraan Sudah Dilakukan

Whats New
OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com