Bappenas: Program Satu Data Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Kompas.com - 03/08/2020, 14:24 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menekankan pentingnya peranan Satu Data Indonesia (SDI) dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang fokus pada pemulihan sosial ekonomi.

"Peran Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus fokus pembangunan tahun 2021," ujar Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam diskusi virtual, Senin (3/8/2020).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 270 juta jiwa, Suharso menilai data menjadi instrumen paling penting dalam penentuan kerangka kebijakan pemerintah.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Ada Pejabat Eselon I yang Dapat Bansos

"Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Suharso menyebutkan, pihaknya tengah memfinalisasi perumusan RKP 2021 yang memuat 7 prioritas nasional, yaitu, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Selain itu adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendaya dukung pengembangan ekonomi, dan pelayanan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

"Kami di Bappenas saat ini sedang melakukan finalisasi rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2021," katanya.

Menghadapi imbas dari pandemi Covid-19, Suharso menekankan pentingnya kesamaan data dalam pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Baca juga: Menurut Bappenas, Ini Besarnya Dampak Kehilangan Jam Kerja di Masa Pandemi

Oleh karenanya, Suharso meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait SDI, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memiliki pemahaman yang sama.

"Diperlukan penyamaan pemahaman mengenai maksud, tujuan, proses dan pembagian tugas yang jelas," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X