Informasi Asimetris dan Pemulihan Lapangan Kerja

Oleh: Pihri Buhaerah

WABAH virus corona tak dapat disangkal telah memukul laju konsumsi rumah tangga (RT) sejak awal tahun ini. Imbasnya, laju pertumbuhan ekonomi nasional pun ikut terkoreksi ke angka 2,97 persen di kuartal I/2020.

Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 juga hampir dapat dipastikan akan tumbuh negatif imbas penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Melihat dampak negatif PSBB tersebut, sejumlah daerah pun menerapkan PSBB transisi. Celakanya, pasca pelonggaran PSBB, kinerja ekonomi tak kunjung membaik bahkan kontraksi diproyeksi akan terus berlanjut hingga kuartal III/2020.

Pemerintah pun segera merespon kondisi tersebut dengan memperluas paket kebijakan stimulus ekonomi yang tidak hanya menyentuh sisi permintaan tapi juga penawaran. Sayangnya, paket stimulus yang diluncurkan terlihat belum efektif merestorasi daya beli masyarakat dan kinerja sektor riil.

Salah satu penyebab utamanya ditengarai karena mesin birokrasi yang masih tidak efisien dan berbelit.

Kendati demikian, argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Birokrasi di Indonesia memang diakui masih problematik dan jauh dari harapan publik.

Namun jika ditelisik lebih mendalam, ada faktor lain yang sejatinya lebih menentukan selain sekadar persoalan birokrasi, yakni informasi asimetris (asymmetric information).

Baca juga: Realisasi PEN Masih Rendah, Pemerintah Perlu Longgarkan Birokrasi

Informasi asimetris

Informasi asimetris adalah suatu kondisi dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih akurat dibandingkan pihak lain sehingga bisa memunculkan adverse selection dan moral hazard.

Dalam konteks stimulus fiskal, persoalan adverse selection terjadi jika pelaku usaha sebagai penerima stimulus ekonomi tidak membuka informasi penting perusahaan kepada pemerintah seperti fungsi biaya, distribusi pekerja yang dipertahankan dan dirumahkan/dipecat, dan lain-lain.

Sementara itu, persoalan moral hazard muncul ke permukaan jika pelaku usaha berskala menengah dan besar memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Persoalan adverse selection dan moral hazard sejatinya sangat memungkinkan terjadi karena sejumlah pelaku usaha berskala besar dan menengah di Indonesia ditengarai memiliki jaringan yang cukup kuat ke sejumlah partai politik, BUMN, dan kementerian/lembaga.

Jika tata kelola stumulus ekonomi tidak transparan, maka korporasi dan BUMN berpotensi menikmati manfaat yang lebih besar daripada pelaku usaha di sektor informal dan UMKM yang notabene sangat terancam dan membutuhkan stimulus ekonomi yang lebih besar.

Sayangnya, informasi asimetris seringkali diabaikan dalam desain dan analisis program pemulihan ekonomi. Indikasinya terlihat dari anggaran yang digelontorkan untuk sektor informal dan UMKM.