Pesepeda Langgar Aturan, Dirjen Perhubungan Darat: Bisa Saja Sepedanya Ditahan...

Kompas.com - 23/09/2020, 15:31 WIB
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Namun, dalam beleid tersebut belum diatur soal sanksi yang akan dikenakan kepada para pesepeda yang melanggar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya menyerahkan permasalahan sanksi untuk aturan ini kepada masing-masing kepala daerah.

“Saya harapkan nanti tindak lanjut peraturan daerah yang bisa membuat PM 59 ini lebih detail lagi, yang menyangkut masalah sanksi,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Aturan Baru Kemenhub: 7 Kelengkapan Wajib Bagi Pemilik Sepeda

Budi mengatakan, bisa saja nantinya pesepeda yang diketahui melanggar aturan bentuk sanksinya berupa sepedanya ditahan. Namun, untuk penerapan sanksi tersebut akan diserahkan ke masing-masing kepala daerah.

“Kalau memang motor ada SIM-nya, kemudian penggunannya bisa ditilang dengan SIM-nya (ditahan). Nah kalau sepeda gimana, saya kira bisa saja sepedanya (ditahan), namun tergantung masing-masing daerah menyusunnya breakdown warning-nya seperti apa,” kata Budi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk aparat penegak hukumnya, menurut Budi lebih cocok jika dijalankan oleh Dinas Perhubungan atau Satpol PP. Sebab, permasalahan sanksi bagi pesepeda ini akan dimuat dalam peraturan daerah.

“Mungkin perangkatnya bisa dari daerah, Satpol PP atau Dishub dengan menggunakan sanksi hukumnya berdasarkan peraturam daerah,” ungkapnya.

Baca juga: Basuki: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda

Sebagai informasi, dalam PM Nomor 59 Tahun 2020 ini mengatur soal aktivitas yang dilarang dilakukan dalam bersepeda.

Pertama, pengguna sepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatn yang membahayakan keselamatan.

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kimia Farma Minta Masyarakat Tak 'Panic Buying' Borong Obat dan Vitamin

Kimia Farma Minta Masyarakat Tak "Panic Buying" Borong Obat dan Vitamin

Whats New
Google Angkat Indeks Nasdaq saat Investor FOkus ke The Fed

Google Angkat Indeks Nasdaq saat Investor FOkus ke The Fed

Whats New
Apa Itu Audit: Definisi, Jenis, dan Tahapannya dalam Perusahaan

Apa Itu Audit: Definisi, Jenis, dan Tahapannya dalam Perusahaan

Whats New
[POPULER MONEY] Jam Kerja ASN selama PPKM | Bank Mandiri Mundur dari Aceh

[POPULER MONEY] Jam Kerja ASN selama PPKM | Bank Mandiri Mundur dari Aceh

Whats New
Ada Ketentuan Karantina 14 Hari, Biaya Umrah akan Lebih Mahal

Ada Ketentuan Karantina 14 Hari, Biaya Umrah akan Lebih Mahal

Whats New
Penjualan Listrik Tembus Rp 140,5 Triliun, Laba Bersih PLN Meroket Jadi Rp 6,6 Triliun

Penjualan Listrik Tembus Rp 140,5 Triliun, Laba Bersih PLN Meroket Jadi Rp 6,6 Triliun

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Wakaf Bisa Berbentuk Saham hingga Deposito

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Wakaf Bisa Berbentuk Saham hingga Deposito

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Heran RI Kebanjiran Makanan Halal Impor

Wapres Ma'ruf Amin Heran RI Kebanjiran Makanan Halal Impor

Whats New
Penumpang Kereta di Sumatera Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin

Penumpang Kereta di Sumatera Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin

Whats New
Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Whats New
Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Rilis
SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

Earn Smart
Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Rilis
Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Work Smart
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | 'Harga Teman', Komponen Harga yang Masih Misteri

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | "Harga Teman", Komponen Harga yang Masih Misteri

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X