Pesepeda Langgar Aturan, Dirjen Perhubungan Darat: Bisa Saja Sepedanya Ditahan...

Kompas.com - 23/09/2020, 15:31 WIB
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Namun, dalam beleid tersebut belum diatur soal sanksi yang akan dikenakan kepada para pesepeda yang melanggar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya menyerahkan permasalahan sanksi untuk aturan ini kepada masing-masing kepala daerah.

“Saya harapkan nanti tindak lanjut peraturan daerah yang bisa membuat PM 59 ini lebih detail lagi, yang menyangkut masalah sanksi,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Aturan Baru Kemenhub: 7 Kelengkapan Wajib Bagi Pemilik Sepeda

Budi mengatakan, bisa saja nantinya pesepeda yang diketahui melanggar aturan bentuk sanksinya berupa sepedanya ditahan. Namun, untuk penerapan sanksi tersebut akan diserahkan ke masing-masing kepala daerah.

“Kalau memang motor ada SIM-nya, kemudian penggunannya bisa ditilang dengan SIM-nya (ditahan). Nah kalau sepeda gimana, saya kira bisa saja sepedanya (ditahan), namun tergantung masing-masing daerah menyusunnya breakdown warning-nya seperti apa,” kata Budi.

Untuk aparat penegak hukumnya, menurut Budi lebih cocok jika dijalankan oleh Dinas Perhubungan atau Satpol PP. Sebab, permasalahan sanksi bagi pesepeda ini akan dimuat dalam peraturan daerah.

“Mungkin perangkatnya bisa dari daerah, Satpol PP atau Dishub dengan menggunakan sanksi hukumnya berdasarkan peraturam daerah,” ungkapnya.

Baca juga: Basuki: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda

Sebagai informasi, dalam PM Nomor 59 Tahun 2020 ini mengatur soal aktivitas yang dilarang dilakukan dalam bersepeda.

Pertama, pengguna sepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatn yang membahayakan keselamatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN FILM KOMPASIANA] 'Raya and The Last Dragon' Kental Kultur Asia Tenggara | 'Shinbi's House' Animasi Hantu Lucu untuk Anak-Anak

[TREN FILM KOMPASIANA] "Raya and The Last Dragon" Kental Kultur Asia Tenggara | "Shinbi's House" Animasi Hantu Lucu untuk Anak-Anak

Rilis
Gandeng Ekosistem Digital, Bank Jago Bidik Pertumbuhan Kredit 7,5 Persen

Gandeng Ekosistem Digital, Bank Jago Bidik Pertumbuhan Kredit 7,5 Persen

Whats New
Alokasi Pupuk Bersubsidi Meningkat, Petani di Temanggung Diharapkan Bisa Tingkatkan Produktivitas

Alokasi Pupuk Bersubsidi Meningkat, Petani di Temanggung Diharapkan Bisa Tingkatkan Produktivitas

Rilis
Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini yang Harus Dilakukan

Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sering Kena Ghosting Rekruter, Bisa Jadi Kamu Overqualified

[KURASI KOMPASIANA] Sering Kena Ghosting Rekruter, Bisa Jadi Kamu Overqualified

Rilis
Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati

Rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Bandara Kertajati

Whats New
Terapkan Digitalisasi, Operasi Chevron Hemat Rp 1,4 Triliun di 2020

Terapkan Digitalisasi, Operasi Chevron Hemat Rp 1,4 Triliun di 2020

Whats New
THR 2021 Wajib Diayar Penuh, Ini Komentar Pengusaha

THR 2021 Wajib Diayar Penuh, Ini Komentar Pengusaha

Whats New
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Whats New
IHSG Cenderung Melemah Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Analis

IHSG Cenderung Melemah Jelang Ramadhan, Ini Penjelasan Analis

Whats New
KPPU Denda Travel Circle International Ltd Rp 1 Miliar, Ini Penyebabnya

KPPU Denda Travel Circle International Ltd Rp 1 Miliar, Ini Penyebabnya

Whats New
Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

Whats New
Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu

Mengenal Apa Itu LMKN yang Punya Wewenang Tarik Royalti Lagu

Whats New
Agar Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemerintah Impor Bawang Putih hingga Gula

Agar Stok Pangan Aman Selama Ramadhan, Pemerintah Impor Bawang Putih hingga Gula

Whats New
Kapan Layanan Tes GeNose Tersedia di Bandara Soekarno-Hatta?

Kapan Layanan Tes GeNose Tersedia di Bandara Soekarno-Hatta?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X