Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp 137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun 2021 mencapai Rp 137 triliun.

Anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 149,81 triliun.

"Anggaran Kemenhan Rp 137 triliun, kedua terbesar," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan usai rapat paripurna terkait pengesahan UU APBN 2021, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Banggar DPR Sepakat RAPBN 2021 Dibawa ke Sidang Paripurna

Bendahara Negara itu berharap, dengan jumlah anggaran tersebut, Kemenhan diharapkan tidak hanya menggunakannya untuk belanja alutsista, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan prajurit.

"Kita berharap tentu tak hanya untuk alutsista, tapi juga untuk kebutuhan dan kesejahteraan prajurit akan semakin diperhatikan dan membaik," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun.

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, serta program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun.

Baca juga: Di RAPBN 2021, Pemerintah Pangkas 326 Program

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar. Terakhir, program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun.

Dalam RAPBN tahun 2021 juga disebutkan pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp 3,09 triliun, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp 3,17 triliun.

Adapun secara keseluruhan, tahun depan pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750,02 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,47 triliun.