Apindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Ketenagakerjaan

Kompas.com - 30/09/2020, 13:50 WIB
Ketua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKetua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Hariyadi Sukamdani mengusulkan kepada pemerintah mengkaji ulang aturan terkait ketenagakerjaan pasca-pandemi.

"Melihat kondisi ke depan, harus ada kalibrasi ulang atau resetting terhadap seluruh aturan ketenagakerjaan kita," ucapnya dalam peluncuran dan diskusi Program Pekerjaan Layak Nasional 2020-2025 secara daring, Rabu (30/9/2020).

Menurut Apindo, selama 20 tahun, pemerintah selama ini hanya fokus terhadap jaminan sosial, proteksi, serta sisi ketenagakerjaannya.

Baca juga: Pabrik Jadi Klaster, Apindo Soroti Risiko Penularan Covid-19 di Transportasi Umum

"Kebetulan di Indonesia menurut pengamatan kami itu adalah lebih banyak menitikberatkan kepada sisi proteksi atau sisi jaminan sosial atau dari sisi ketenagakerjaannya itu yang lebih mengemuka dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan untuk fokus terhadap sisi pasokan dan permintaan (supply and demand). Menurut Hariyadi, tanpa adanya supply dan demand tersebut maka pekerjaan yang layak akan sulit terpenuhi

"Kalau kita tidak memperhatikan dari sisi supply and demand maka ini akan sulit seimbang karena pekerjaan yang layak itu bisa terwujud dengan baik pada saat supply dan demand itu terpenuhi," ucapnya.

Ia menyebut, dua negara yaitu Vietnam dan China yang mengutamakan dari sisi pasokan dan permintaan akan suatu barang sehingga berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

"Saya ambil contoh Vietnam. Vietnam itu adalah negara yang memulai dengan memperhatikan supply and demand sehingga pada saat supply and demand sudah tercapai dengan seimbang maka pekerjaan layak itu bisa disediakan dengan jumlah yang cukup besar," katanya.

"Kalau kita mau melihat yang lebih maju lagi itu adalah Cina. Cina itu sekarang untuk permasalahan supply and demand kelihatannya sudah bisa mengatasi. Sehingga apa yang terjadi dengan kedua negara ini sebetulnya dari tingkat pendapatan mereka adalah mulai meningkat diiringi juga dengan produktivitas meningkat," sambung dia.

Hal lain yang perlu ditiru oleh Indonesia dari kedua negara tersebut lanjut dia, adalah penanganan pada sektor pangan. Karena dia masih menilai Indonesia masih ketergantungan impor pangan dari negara lain, contohnya kebutuhan stok beras.

"Mereka juga menyelesaikan masalah negeri mereka khususnya pangan. Nah, kita tidak melakukan hal tersebut, malah impor beras dari Vietnam. Tapi sekarang, Vietnam tidak lagi ekspor beras karena harus memenuhi kebutuhan negeranya sendiri dulu," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X