3 Manfaat UU Cipta Kerja untuk Rakyat Seperti yang Diklaim Jokowi

Kompas.com - 11/10/2020, 09:06 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (11/9/2020). YouTube Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo berbincang dengan seorang guru asal Padang, Rika Susi Waty, melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (11/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah keuntungan dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan RUU usulan Jokowi dan masuk sebagai RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.

Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berikut ini 3 keuntungan disahkannya UU Cipta Kerja sebagaimana yang diklaim Jokowi seperti dirangkum pada Minggu (11/10/2020). 

Baca juga: Ini 2 Penjelasan Jokowi yang Masih Simpang Siur di UU Cipta Kerja

1. Membuka lapangan kerja baru

Jokowi menyebut, UU Cipta Kerja akan mendorong tumbuhnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga akan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat sangat mendesak, apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19," kata Jokowi dalam keterangan resminya. 

Ia mengatakan, sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya.

"Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya nya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," ucap Jokowi.

Baca juga: Ekonom soal UU Cipta Kerja: Kalau Itu Hoaks, Mana Draf Finalnya?

2. Kemudahan membuka usaha

Menurut Jokowi, selama ini banyak pelaku usaha baru kesulitan untuk mendirikan usaha yang berbadan hukum, baik PT sampai koperasi, karenanya banyaknya perizinan yang harus dipenuhi.

"Dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja, sangat simpel," kata Jokowi

"Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah tidak ada lagi pembatasan modal minimum, pembentukan koperasi juga dipermudah jumlahnya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk," kata dia lagi.

Kemudahan lain yang diberikan pemerintah pada pelaku usaha di UU Cipta Kerja yakni sertifikasi makanan halal hingga kemudahan izin penangkapan ikan.

Baca juga: Daftar 7 Hoaks yang Dibantah Jokowi di UU Cipta Kerja

"Kita harapkan semakin banyak koperasi di Tanah Air. UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya hanya ke unit kerja KKP saja, kalau sebelumnya harus mengajukan ke KKP, Kementerian Perhubungan dan instansi lain sekarang cukup di unit di KKP saja," ungkap dia.

3. Bisa berantas pungli

Diungkapkan Jokowi, UU Cipta Kerja akan mendorong pemangkasan jumlah perizinan. Selain itu, proses perizinan juga dioptimalkan dengan menggunakan online tanpa tatap muka.

"UU Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan," tutur Jokowi.

Ia mencontohkan, izin Amdal di UU Cipta Kerja dipermudah karena memangkas beberapa kewajiban di aturan lama. Jokowi sekaligus menepis kalau izin Amdal dihapuskan di Omnibus Law Cipta Kerja.

"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya Amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar, Amdal tetap ada bagi industri besar harus studi Amdal yang ketat tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," jelas dia.

Baca juga: Aturan Outsourcing, Warisan Megawati yang Diperbarui Jokowi



Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

India Dilanda 'Tsunami' Covid-19, Bagaimana Ekspor Batu Bara ABM Investama?

India Dilanda "Tsunami" Covid-19, Bagaimana Ekspor Batu Bara ABM Investama?

Whats New
Pemegang Polis Ritel Jiwasraya Kembalikan 14.000 Surat Program Restrukturisasi

Pemegang Polis Ritel Jiwasraya Kembalikan 14.000 Surat Program Restrukturisasi

Whats New
Terima 899 Aduan THR, Menaker Ida Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Terima 899 Aduan THR, Menaker Ida Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Rilis
Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Rilis
Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Whats New
ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

Whats New
Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

Rilis
Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Hotman Paris Jor-joran Cairkan Deposito untuk Beli Saham Holywings

Whats New
Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Menaker Ancam Perusahaan Yang Tak Bayar THR akan Dikenai Sanksi Tegas

Rilis
Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Ini Alasan Nikita Mirzani Beli Saham Holywings Hingga Miliaran Rupiah

Whats New
Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Jelang Lebaran, BPH Migas Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM di Sumbagsel

Whats New
Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Lindungi Konsumen dan Industri, Kemenperin Dorong Penerapan SNI untuk Perhiasan

Rilis
Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Hotman Paris Targetkan Holywings Punya 100 Outlet dan IPO di Bursa

Whats New
AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

AirNav Pastikan Video Viral yang Menampilkan Penerbangan Berisi WNA Hoaks

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X