[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Kompas.com - 24/10/2020, 16:10 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAPresiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

KOMPASIANA--Pada masa setahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masalah komunikasi politik kepada publik dianggap paling kentara. Akibatnya, muncil investasi kekecewaan dari publik.

Pemerintah mesti membuka komunikasi politik agar proses pembuatan kebijakan yang ditujukan kepada publik lebih bersifat dialogis. Mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat.

Akibatnya, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes.

Maka tidak heran jika banyak sekali yang menilai bahwa setahun Joko Widodo dan Ma'ruf Amin justru makin jauh berjarak dengan rakyat.

Selain kritik dan analisis mengenai tahun pertama pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, pada pekan ini juga Kompasiana diramaikan konten-konten hari santri hingga perayaan 12 tahun Kompasiana.

Inilah 5 konten terpopuler dan menarik di Kompasiana dalam sepekan:

1. Ketika Presiden Jokowi Tanpa Beban Politik, Kenapa Banyak Intrik?

Satu hari satelah dilantik, publik berharap pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan ngebut, tancap gas dalam mengeksekusi berbagai program yang telah dicanangkan, termasuk yang dipaparkan sewaktu kampanye pilpres.

Menurut pandangan Kompasianer Irwan Rinaldi, ada kekhawatiran bahwa pandemi akan semakin sulit dibendung, justru karena pembatasan sosial yang diperlonggar untuk menggerakkan ekonomi.

Lebih lanjut, protes kepada pemerintah berlanjut kala DPR menyetujui RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang digagas oleh Pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X