Ancaman Krisis Pangan, Luhut: Kita Tak Boleh Tinggal Diam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan adanya ancaman krisis pangan yang telah diperingatkan oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO) sejak Maret 2020.

Kendati Indonesia belum merasakan dampak krisis pangan tersebut, namun Luhut kembali mengingatkan agar pemerintah tetap harus mengantisipasinya.

"Sejak peringatan tantangan ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh organisasi PBB untuk pangan dan pertanian dunia/FAO pada Maret 2020 saya sudah terpikir sudah saatnya kita harus berbenah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Luhut dalam agenda Jakarta Food Security Summit 2020 secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Kementan Targetkan 30.000 Hektar Lahan di Food Estate Kalteng Rampung Desember 2020

"Hari ini mungkin kita belum merasa resah karena bahan pangan masih tersedia. Namun, krisis pangan global sudah mengintai dari jauh. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam," lanjut Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan lumbung pangan nasional atau food estate di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Ini merupakan program strategis nasional periode 2020-2024 yang telah menjadi agenda prioritas.

"Di Provinsi Sumatera Utara untuk menanam tiga komoditas paling tidak yakni induk kentang, bawang merah, bawang putih, wortel dan juga beberapa tanaman lainnya. Di Provinsi Kalimantan Tengah, khusus padi dan singkong dan tentu juga akan bisa dikembangkan dengan yang lain," kata dia.

Terpilihnya dua lokasi tersebut sebagai kawasan food estate telah melalui serangkaian kajian lingkungan dan proses peralihan fungsi kawasan hutan lewat survei lapangan.

Dengan kajian dan survei itu, kawasan food estate tidak melewati batas hutan lindung atau areal konservasi lainnya.

Luhut menilai, ke depannya, kawasan ini akan menjadi contoh bagi penerapan korporasi pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari budidaya pascapanen hingga masuk ke industri pertanian.

Baca juga: Komisi IV DPR Kritik Kementan soal Data Impor Pangan dan Food Estate

Dia berharap, melalui program ini bisa terwujud kawasan hortikultura dan pertanian terpadu yang berdaya saing ramah lingkungan dan modern yang hasilnya bisa didapatkan oleh petani dalam jumlah besar.

"Tentunya dalam pengembangan kawasan food estate ini petani dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan korporasi, baik BUMN maupun swasta melalui pola penerapan pola public private partnership. Kemudian, pemerintah juga sedang mendorong transformasi digital melalui gerakan penjualan secara daring bagi pelaku UMKM. Termasuk bagi petani, peternak, dan nelayan," ujar Luhut.