Pengusaha Setuju UMP 2022 Mengacu pada UU Cipta Kerja

Kompas.com - 26/11/2020, 22:01 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi gaji, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 akan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan pengusaha sepakat penetapan UMP di 2022 berpedoman pada UU Cipta Kerja, dan diharapkan aturan turunan sebagai pelaksana UU Cipta Kerja bisa segera rampung.

"Memang seperti yang kami harapkan supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan. Jadi memang PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa jelas ada gambaran untuk membuat business plan. Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi bisnis," ujar Bob kepada Kontan.co.id, Kamis (26/11).

Baca juga: Reksadana Saham Diperkirakan Bakal Hijau hingga Akhir Tahun

Seperti diketahui, pada 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan surat edaran tentang UMP 2021, di mana para Gubernur diminta untuk menetapkan nilai upah minimum (UMP) tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Bob menyebutkan, tahun 2021 merupakan tahun perjuangan untuk pulih secepatnya. Karenanya, dia berharap, dengan diimplementasikannya UU Cipta Kerja maka terjadi transformasi ekonomi Indonesia yagn lebih inklusif, UMKM bisa diberdayakan, investasi yang masuk dan bisnis yang sudah ada bisa bertahan sehingga perbaikan ekonomi di tahun depan bisa lebih baik lagi.

Ia menuturkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan masih dibahas oleh Tripartit dalam Dewan Pengupahan Nasional yang turut melibatkan para ahli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masih dalam pembahasan, mungkin tinggal satu kali pleno lagi," kata Bob.

Bob pun berharap nantinya aturan pengupahan ini tidak hanya didominasi oleh upah minimum tapi juga upah produktif dan upah berdasarkan kompetensi.

Berdasarkan UU Cipta Kerja disebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum provinsi tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan ini menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Upah minimum provinsi ini pun dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, dimana formula ini memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Lidya Yuniartha | Khomarul Hidayat)

Baca juga: Lewat Aplikasi Ini, Mitra Warung Pangan Bisa Pinjam Modal Usaha

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pengusaha sepakat UMP tahun 2022 mengacu pada UU Cipta Kerja



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Sepekan Turun 0,52 Persen, Kapitalisasi Jadi Rp 7.233 triliun

IHSG Sepekan Turun 0,52 Persen, Kapitalisasi Jadi Rp 7.233 triliun

Whats New
Bamsoet: Akidi Tio Penyumbang Terbanyak di Dunia Setelah Bill Gates

Bamsoet: Akidi Tio Penyumbang Terbanyak di Dunia Setelah Bill Gates

Whats New
Kembangkan Kawasan Bandara Yogyakarta, Angkasa Pura Properti Cari Investor Strategis

Kembangkan Kawasan Bandara Yogyakarta, Angkasa Pura Properti Cari Investor Strategis

Rilis
Stimulus Listrik di Babel Sudah Habiskan Anggaran Rp 31 Miliar

Stimulus Listrik di Babel Sudah Habiskan Anggaran Rp 31 Miliar

Whats New
Permintaan Dunia Naik, Harga Komoditas Pertambangan Alami Tren Positif

Permintaan Dunia Naik, Harga Komoditas Pertambangan Alami Tren Positif

Rilis
Aset Kripto Kompak Melesat, Harga Bitcoin Kembali ke Rp 600 Juta

Aset Kripto Kompak Melesat, Harga Bitcoin Kembali ke Rp 600 Juta

Whats New
Daftar Pekerja yang Mendapat Prioritas Menerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Daftar Pekerja yang Mendapat Prioritas Menerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta

Whats New
Sederet Fakta Dibalik Polemik Anggaran Laptop Pelajar Kemendikbud

Sederet Fakta Dibalik Polemik Anggaran Laptop Pelajar Kemendikbud

Whats New
Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht Khusus untuk Wisata

Sri Mulyani Bebaskan Pajak Kapal Pesiar dan Yacht Khusus untuk Wisata

Whats New
Efek Sepi Penumpang, 35 Persen Karyawan Lion Air Group Dirumahkan

Efek Sepi Penumpang, 35 Persen Karyawan Lion Air Group Dirumahkan

Whats New
Pahami Beda PBG, SLF, dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

Pahami Beda PBG, SLF, dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

Whats New
Viral Cuitan Nasabah Mengaku Kehilangan Uang di BRI, Ternyata Dipakai Suaminya

Viral Cuitan Nasabah Mengaku Kehilangan Uang di BRI, Ternyata Dipakai Suaminya

Whats New
UMKM Batik Ini Tembus Ekspor ke Mancanegara Berkat Program Shopee

UMKM Batik Ini Tembus Ekspor ke Mancanegara Berkat Program Shopee

Smartpreneur
Pengertian Faktor Produksi, Jenis, dan Contohnya

Pengertian Faktor Produksi, Jenis, dan Contohnya

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Kebiasaan Memberi Tip | Kekalahan Marcus/Kevin | Susur Sungai Musi

[POPULER DI KOMPASIANA] Kebiasaan Memberi Tip | Kekalahan Marcus/Kevin | Susur Sungai Musi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X