Sri Mulyani: Kalau Ternyata Tetap Kurang, Ya Utang

"Namun, bukan berarti kita tidak waspada, tetapi kita akan tetap menjaga semua kondisi, hal ini agar perekonomian tetap membaik dan kondisi fiskal tetap sustain," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Klaim Sudah 681.000 Tenaga Kesehatan Terima Uang Insentif

Total utang Pemerintah RI

Total utang Indonesia tercatat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB.

Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun. Dia menjelaskan, negara-negara anggota G20 mengalami kenaikan tingkat utang yang luar biasa.

Untuk negara-negara yang masuk kategori negara maju, tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen. Sementara untuk negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50 persen meningkat menjadi di kisaran 60 persen hingga 70 persen.

"Dengan adanya dukungan countercyclical luar biasa di seluruh negara dunia, tidak hanya negara G20, utang pemerintah di semua negara naik," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Perlu Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen agar Indonesia Jadi Negara Maju

Sri Mulyani pun menjelaskan, rasio utang yang cukup rendah jika dibanding dengan negara lain disebabkan oleh dukungan fiskal terhadap kontraksi perekonomian Indononesia dinilai lebih moderat.

Indonesia menganggarkan dukungan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Tambahan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

"Jumlah tambahan dukungan fiskal dalam rangka tangani Covid-19 dan mendorong perekonomian, Indonesia berada di bagian modest, sesudah China. Dalam hal ini dan perubahan dari sisi defisit ini ditujukan mainly untuk memberi support bagi ekonomi dan untuk belanja di bidang kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pimpinan Kementerian dan Pemda Percepat Belanja di Awal 2021

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Yoga Sukmana)