Cukai Naik, Harga Rokok Makin Mahal Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen pada tahun depan. Dengan cukai rokok naik, pemerintah berharap ada tambahan penerimaan negara dalam APBN 2021.

Kenaikan ini terdiri dari industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) golongan I 18,4 persen, sigaret putih mesin golongan II A 16,5 persen, dan sigaret putih mesin IIB 18,1 persen.

Selanjutnya sigaret kretek mesin (SKM) golongan I 16,9 persen, sigaret kretek mesin II A 13,8 persen, dan sigaret kretek mesin II B 15,4 persen. Kemudian tidak ada kenaikan tarif cukai untuk segmen sigaret kretek tangan (SKT).

"Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5 persen," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya seperti dikutip pada Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Daftar 3 Komponen yang Tarifnya Bakal Naik di 2021

Untuk diektahui, pembahasan kebijakan terkait cukai hasil tembakau tahun ini cukup alot. Pengumuman kenaikan tarif cukai yang biasanya dilakukan di akhir Oktober pun molor hingga awal Desember ini.

Sri Mulyani mengatakan, hal itu terjadi lantaran kebijakan tersebut digodok dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah perlu untuk menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi seperti pekerja dan petani.

"Sehingga dalam hal ini kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum, yang terdampak Covid-19 terutama kelompok pekerja dan petani," ujar Sri Mulyani.

Ia juga mewaspadai peredaran rokok ilegal yang berisiko meningkat akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

Baca juga: Meski Ada Corona, Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Justru Naik

Bendahara Negara itu pun meminta agar Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) meningkatkan tindakan preventif dan represif untuk menindak peredaran rokok ilegal di dalam negeri.

"Saya akan tetap meminta teman jajaran DJBC dengan kenaikan CHT ini tetap meningkatkan kewaspadaannya. Tetap dilakukan tindakan preventif dan represif seperti yang sudah selama ini dilihat," jelas Sri Mulyani.

"Ini merupakan aspek penting agar kebijakan kenaikan CHT tidak dilemahkan dengan rokok ilegal yang tidak bayar cukai," imbuh dia.

Sri Mulyani mengatakan, terdapat dilema dalam perumusan kebijakan cukai rokok naik. Pasalnya, tarif cukai rokok perlu naik untuk menekan prevalensi merokok. Namun di sisi lain, ketika cukai rokok naik, celah untuk produsen rokok ilegal kian lebar.

Baca juga: Harga Rokok Naik, Akankah Perokok Usia Dini Berkurang?

Hal itu terlihat dari survei rokok ilegal terakhir yang dilakukan tahun 2020 ini. Jumlah rokok ilegal yang beredar mencapai 4,86 persen, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 3 persen.

"Ini menggambarkan, ketika kami naikkan CHT cukup tinggi, maka kenaikan rokok ilegal juga meningkat," ujar Sri Mulyani.

Pengusaha rokok protes

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada (CHT) tahun 2021 tidak wajar.