Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa suhu tubuhnya saat akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri.Menurut dia, komposisi utang pemerintah juga akan terus dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko dan menjaga keseimbangan makro ekonomi.
Di dalam UU No 17 tahun 2003 dikatakan, batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen dari PDB.
"Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Naik 3,9 Persen, Utang RI Tembus Rp 5.832,4 Triliun di November 2020
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & KetentuanTerkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
Mungkin Anda melewatkan ini
