Apa Solusi Pemerintah Selesaikan Polemik Daging Sapi?

Kompas.com - 23/01/2021, 00:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berupaya mencari solusi menstabilkan harga daging sapi dengan mempertemukan secara langsung Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) merespons kenaikan harga daging sapi di pasaran.

“Melalui pertemuan ini, saya harap ada solusi agar harga daging sapi tidak terus naik dan jadi masalah baru dan beban masyarakat di tengah penanganan Covid-19 dan berbagai bencana yang ada,” kata Moeldoko dilansir dari Antara, Jumat (22/1/2021).

Pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, hingga PT Berdikari ini, merupakan upaya Pemerintah dalam mencari solusi terkait adanya isu kenaikan harga daging sapi, hingga kesiapan menjelang hari raya Idul Fitri mendatang.

Moeldoko memaparkan, para pihak yang hadir pada pertemuan tersebut menyusun kembali perhitungan stok daging yang ada.

Baca juga: KPPU Buka Opsi Teliti Persoalan Lonjakan Harga Daging Sapi

Melalui langkah itu, kata Moeldoko, setiap pihak diharapkan bisa memetakan persiapan untuk menetapkan harga daging dan memutuskan kebijakan impor daging maupun impor sapi dari beberapa negara.

Adapun mengenai isu kenaikan harga daging yang sedang ramai belakangan ini, Moeldoko telah mendapat informasi bahwa hal itu sudah dikendalikan oleh Gapuspindo dan APDI yang difasilitasi Kemendag.

“Dengan begitu, jangan sampai lagi konsumen merasa harga masih tinggi. Gapuspindo sebagai pihak hulu sudah menurunkan harga, jangan sampai APDI tetap menaikkan harga ke konsumen,” kata Moeldoko.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra menerangkan, sejak aksi mogok pedagang daging di beberapa wilayah, pihaknya langsung turun tangan dengan memfasilitasi pertemuan antara Gapuspindo dan APDI.

Baca juga: Stok Cukup, Pedagang Daging Sapi Mulai Jualan Malam Ini

Syailendra menuturkan, dari pertemuan itu kedua pihak sepakat mengambil jalan tengah penetapan harga dari hulu pada kisaran Rp 94.000 per kilogram, sehingga pedagang ritel bisa menjual di bawah harga Rp 120.000 per kilogram.

“Ini sebagai langkah jangka pendek. Kami juga sudah tentukan langkah jangka menengah dan jangka panjang, terutama melalui kebijakan impor di luar Australia yang terus menaikkan harga sapi,” kata Syailendra.

Halaman:
Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.