Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

Kompas.com - 24/02/2021, 12:38 WIB
Mutia Fauzia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) gencar menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR).

Terakhir, suku bunga BI kini sebesar 3,5 persen.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyoroti transmisi penurunan suku bunga BI terhadap suku bunga kredit yang cenderung lambat.

Baca juga: Ada Transparasi Suku Bunga, BI: Masyarakat Bisa Pilih Bank Berbunga Kredit Paling Murah

Berdasarkan data BI, suku bunga deposito telah turun 181 basis points (bps) menjadi di kisaran 4,27 persen.

Sementara suku bunga kredit baru turun 83 bps menjadi 9,7 persen.

"Penurunan suku bunga BI belum berpengaruh di bawah, sektor riil belu, ini juga kemarin kritik ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), apa ada yang salah, atau situasi memang belum memungkinkan, sehingga demand belum ada," ujar Fathan dalam diskusi virtual, Rabu (24/2/2021).

Fathan pun meminta agar perlu dilakukan penajaman baik oleh Kementerian Keuangan, BI, serta OJK.

Ia menilai, perlu dilakukan analisa mengenai penyebab masih sulitnya sektor riil mendapatkan kredit dari perbankan.

Baca juga: Imbangi DP 0 Persen, REI Minta Bank Turunkan Suku Bunga KPR

"Likuiditas menumpuk tapi tidak ada permintaan, missing link di mana, fungsi intermediasi bank di mana," ujar dia.

Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Yoga Affandi mengatakan, pihaknya berharap perbankan bisa terus menurunkan suku bunga kredit.

Sehingga diharapkan bisa mendorong permintaan dari sisi dunia usaha.

Pasalnya, hal itu menjadi salah satu prospek pemulihan ekonomi ke depan.

"Sebab ketahanan dari sisi sistem keuangan terjaga, permodalan dari sisi perbankan tinggi, rasio kredit macet rendah, dan melihat tantangan utama ke depan mendorong dari sisi kredit perbankan, karena diperkirakan masih akan lemah. Ini diharapkan membantu pemulihan akselerasi ekonomi lebih cepat," ujar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com