Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kompas.com - 27/02/2021, 20:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, dengan hadirnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para UMKM dan Koperasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Teten menyebutkan,  batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp 15 miliar atau naik 6 kali lipat dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja Urus Perizinan UMKM Hanya Perlu 2-3 Jam

Menurut Teten, batasan nilai Rp 15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp 15 miliar.

Selain itu, Teten juga mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” jelas Teten.

Di samping itu, Teten juga mengatakan, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi.

PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.

Baca juga: UMKM Mau Ikut Program Ekspor Shopee? Simak Caranya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 1.000 Per Gram, Cek Rinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp 1.000 Per Gram, Cek Rinciannya

Whats New
Kenaikan Harga Tiket TN Komodo Ditunda, Tarif Rp 3,75 Juta Baru Berlaku 1 Januari 2023

Kenaikan Harga Tiket TN Komodo Ditunda, Tarif Rp 3,75 Juta Baru Berlaku 1 Januari 2023

Whats New
Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun pada Semester II-2022

Blue Bird Targetkan Pendapatan Rp 1,8 Triliun pada Semester II-2022

Whats New
Cek Tarif Ojek Online Paling Murah hingga yang Termahal

Cek Tarif Ojek Online Paling Murah hingga yang Termahal

Spend Smart
Menjauhi Jurang Resesi Ekonomi

Menjauhi Jurang Resesi Ekonomi

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Whats New
Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Whats New
Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, 'Rally' IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, "Rally" IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Whats New
Bos Blue Bird 'Senang' Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Bos Blue Bird "Senang" Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Whats New
Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Whats New
Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata 'Kebal' Pandemi

Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata "Kebal" Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.