Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kompas.com - 27/02/2021, 20:21 WIB
Menkop Teten dalam  acara NGETEM X Lokal Heroes UKM (Ngopi Bareng Teten Masduki Bersama Finalis UKM Award dan Pahlawan Digital 2020) yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/12/2020).  DOKUMENTASI HUMAS KEMENKOP UKMMenkop Teten dalam acara NGETEM X Lokal Heroes UKM (Ngopi Bareng Teten Masduki Bersama Finalis UKM Award dan Pahlawan Digital 2020) yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, dengan hadirnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para UMKM dan Koperasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Teten menyebutkan,  batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp 15 miliar atau naik 6 kali lipat dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: Dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja Urus Perizinan UMKM Hanya Perlu 2-3 Jam

Menurut Teten, batasan nilai Rp 15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp 15 miliar.

Selain itu, Teten juga mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” jelas Teten.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Teten juga mengatakan, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi.

PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.

Baca juga: UMKM Mau Ikut Program Ekspor Shopee? Simak Caranya



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.