Turunan UU Ciptaker, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kebut 57 Aturan

Kompas.com - 03/03/2021, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sekitar 57 Peraturan Menteri (Permen) yang harus diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai aturan turunan dari 3 Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Cipta Kerja.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, 57 Permen itu harus selesai pada pertengahan bulan Maret ini, mengingat semua peraturan turunan PP pelaksanaan UU Cipta Kerja harus ditetapkan 2 bulan sejak PP ditetapkan PP.

"Dengan demikian semua Permen ini paling lama harus ditetapkan pada tanggal 2 April tahun 2021," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam sosialisasi PP 27 Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Jadi Bank Digital, Bank Neo Commerce Sasar Generasi Milenial

Trenggono merinci, tiga PP yang berhubungan dengan KKP adalah PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Di PP Nomor 5/2021, ada 2 Permen yang perlu disusun. Sementara di PP Nomor 21/2021, KKP perlu menyusun 15 Permen, dan di PP Nomor 27/2021, KKP harus menyusun 40 Permen.

"Permen turunan dari PP tentunya akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya dari kalangan akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media di bidang kelautan dan perikanan," tutur dia.

Adapun PP Nomor 5/2021 merupakan peraturan yang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara umum mengatur tentang penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sementara PP Nomor 21 tahun 2021 merupakan peraturan yang disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN bersama KKP.

Baca juga: Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

Aturan merupakan tindak lanjut UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah menjadi UU 1/2014, serta UU Nomor 32/2014.

Lalu PP Nomor 27/2021, merupakan aturan yang disiapkan KKP secara khusus. Materi muatannya terdiri dari perubahan status zona inti, kriteria dan persyaratan pendirian pembongkaran bangunan dan instalasi di laut.

Kemudian mengenai pengelolaan sumber daya perikanan, standar mutu hasil perikanan, penangkapan dan pembudidayaan ikan di WPP-NDI bukan untuk tujuan komersial, kapal perikanan, kepelabuhanan perikanan, standar layak operasi, serta pengendalian impor komoditas perikanan.

"KKP siap untuk berdiskusi dengan Bapak/Ibu untuk mendapat pemahaman yang sama terkait PP Nomor 27/2021 sehingga memudahkan implementasinya," pungkas Trenggono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,25 Persen, Ini Alasannya

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Whats New
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Whats New
Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Whats New
SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

Whats New
Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Whats New
Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Rilis
Didorong Bisnis 'E-commerce', Pasar 'Data Center' RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Didorong Bisnis "E-commerce", Pasar "Data Center" RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Rilis
Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Whats New
Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Earn Smart
Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Whats New
Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.