Bulog Paparkan Kendala Implementasi Kebijakan untuk Pangan

Kompas.com - 08/04/2021, 13:15 WIB
Pekerja menurunkan beras impor yang didatangkan dari Vietnam menggunakan kapal My Vuong melalui Pelabuhan Tanjung Priok di gudang milik Perum Bulog Divisi Regional Jakarta-Banten, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (13/11). Sebanyak 13.100 ton beras impor dari Vietnam akan masuk ke gudang Bulog. KOMPAS/PRIYOMBODOPekerja menurunkan beras impor yang didatangkan dari Vietnam menggunakan kapal My Vuong melalui Pelabuhan Tanjung Priok di gudang milik Perum Bulog Divisi Regional Jakarta-Banten, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (13/11). Sebanyak 13.100 ton beras impor dari Vietnam akan masuk ke gudang Bulog.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Utama Bulog Gatot Trihargo mengaku, ada beberapa kendala yang dihadapi Bulog dalam mengimplementasikan kebijakan pangan saat ini.

Kendala pertama, yakni penugasan yang diberikan kepada Bulog bersifat ad hoc sehingga membuat tidak adanya jaminan kontinuitas.

"Misalnya pada saat beberapa tahun yang lalu masalah gula, gula pada awal harga tinggi diserahkan ke Bulog untuk didistribusikan dengan harga rendah dan menyimpan stok tertentu. Namun, ketika pasar cukup kuat, tidak ada dukungan tata niaga dan Bulog pun harus bersaing dengan pasar pada tingkat efiensi yang berbeda," ujar Gatot dalam sesi diskusi Daulat Pangan yang disiarkan secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Pengusaha: Daging Kerbau Impor Bulog Lebih Mahal dari Malaysia

Kendala selanjutnya yakni penugasan yang diberikan terpecah di masing-masing kementerian dan lembaga serta penugasan yang tidak terintegrasi.

Dia menjelaskan, hal ini terjadi pada kasus kedelai.

Bulog diminta untuk menyerap kedelai pada harga acuan yang lebih tinggi dari pada harga impor, tetapi tidak didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada produsen, konsumen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga pada saat itu para asosiasi tahu tempe komplennya ke Bulog," jelas Gatot.

Sementara kendala yang ketiga adalah belum lengkapnya kebijakan turunan Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga: [POPULER MONEY] Jawaban Buwas saat Kinerja Bulog Dipertanyakan | Pertamina soal Kebakaran Kilang Balongan

Hal ini, kata Gatot, sangat dibutuhkan supaya langkah yang diambil Bulog dalam mengambil keputusan juga jelas.

"Seperti kebijakan penyakuran pangan, kebijakan jaminan kredit yang menurunkan DIPA dalam APBN, kita butuh turunan Perpresnya supaya jelas," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Whats New
Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Whats New
Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.