BPK Sempat Kesulitan Periksa Laporan Keuangan Bakamla

Kompas.com - 29/06/2021, 14:35 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat kesulitan memeriksa laporan keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2016-2019.

Kesulitan itu didapat lantaran tata kelola laporan keuangan masih amburadul. BPK akhirnya memberikan opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) akibat tidak cukupnya lingkup audit menyimpulkan suatu opini.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I (AKN I), Hendra Susanto mengatakan, BPK saat itu menemukan adanya pengadaan barang/jasa yang terindikasi mark up. Aset-asetnya pun tak bisa diperiksa lantaran ada di bawah penanganan KPK terkait tindak pidana korupsi.

"Atas hal itu banyak aset-aset yang tidak bisa kita akses, terutama aset-aset yang sedang diperiksa KPK. Bakamla ini menjadi isu nasional, isu yang sensitif pada tahun-tahun belakangan," kata Hendra dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Bergantung pada Program Vaksinasi

Hendra menuturkan, tata kelola pengadaan barang/jasa persediaan seperti bahan bakar minyak pun masih amburadul. Sejumlah kas negara tak bisa dipertanggungjawabkan sehingga menjadi permasalahan yang disorot BPK.

"Jadi ini tata kelolanya belum bagus. Kemudian kita perbaiki bersama bagaimana mereka memperbaiki tata kelola persediaan itu, terutama bahan bakar," beber Hendra.

Untungnya pada tahun 2020, Bakamla mulai berbenah memperbaiki tata kelola keuangan negara yang perlu dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak yang tadinya menyalahgunakan kas mulai mengembalikan.

Sepanjang tahun 2020 pun, BPK dan BPKP tak henti-hentinya mengawasi setiap kegiatan Bakamla. Berkat keterbukaan Bakamla, lembaga tersebut kini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Aset yang tadinya tidak bisa diperiksa oleh BPK karena dalam penyidikan KPK, kini penyidikan sudah selesai, kita bersurat kepada KPK agar bisa mengakses aset untuk melakukan pemeriksaan untuk menghitung nilai asetnya, sehingga bisa diakui sebagai aset tetap oleh Bakamla," jelas Hendra.

Baca juga: Jadwal Terbaru Operasional Kantor Cabang BTN, Berlaku Sejak 28 Juni 2021

Kendati demikian, WTP bukan berarti semua permasalahan selesai. Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Bakamla (LKKL) masih ada, namun sudah di bawah standar yang ditetapkan.

BPK kata Hendra, melakukan pemeriksaan dengan menggunakan konsep risk based audited (RBA) untuk menentukan jumlah total temuan dari parameter yang ada.

"Kalau Bakamla (saat) disclaimer itu 2,5 persen dari total belanjanya itu sulit sekali mereka untuk bisa naik ke kondisi yang lebih bagus. Tapi dengan komitmen dan masukan serta kerja keras, Alhamdulillah bisa menyelesaikan tepat waktu," pungkas Hendra.

Baca juga: BPK Temukan Kerugian Negara Rp 18,48 Miliar di 12 K/L, Rp 10 Miliar Belum Kembali

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.