Menkeu Ajukan RUU HKPD untuk Minimalkan Ketimpangan Daerah

Kompas.com - 29/06/2021, 16:30 WIB
Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/20w1) KemenkeuMenkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5/20w1)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Tercatat ada empat poin yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengajukan RUU, antara lain meminimalkan ketimpangan ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam bentuk pemanfaatan TKDD sebagai countercyclical policy.

Pasalnya sejauh ini, belanja yang digencarkan pusat untuk pembangunan tidak diikuti oleh pemerintah daerah. Pemda cenderung menggunakan TKDD hanya untuk belanja pegawai seperti perjalanan dinas dan program yang luar biasanya banyaknya.

Baca juga: Anggaran di Kabupaten Habis untuk Administrasi dan Birokrasi

"Ini menggambarkan bahwa TKDD di masing-masing daerah cenderung dipakai untuk belanja yang paling mudah dan paling memberikan pelayanan bagi pegawai, dibanding kebutuhan perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Komisi XI DPR RI, dikutip Selasa (29/6/2021).

Sri Mulyani merinci, 37,5 persen secara rerata belanja APBD hanya untuk pegawai. Jika dirinci, 51 pemerintah daerah ada di bawah rata-rata, sementara ada 42 kota dengan belanja pegawai di atas rata-rata.

Kota Blitar tercatat merupakan kota dengan belanja pegawai terendah, yakni 27,4 persen. Namun Kota Pematang Siantar menggunakan 47,6 persen untuk belanja pegawai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita lihat untuk belanja infrastruktur pelayanan publik masih kecil. Provinsi Jawa Timur paling kecil, yani 3,19 persen dari rata-rata APBN tingkat provinsi sebesar 11 persen. Belanja infrastruktur yang paling tinggi di Kalimantan Tengah yaitu 20 persen," sebut dia.

Di tingkat kota, rata-rata belanja APBD untuk infrastruktur layanan publik mencapai 13,4 persen. Cirebon adalah kota yang terendah dengan penyerapan hanya 4,4 persen, sedangkan Balikpapan yang tertinggi dengan penyerapan 25,9 persen.

Adapun untuk kabupaten, rata-rata belanja infrastruktur sebesar 13,7 persen. Posisi belanja terendah di tingkat kabupaten adalah Lampung Utara dengan penyerapan hanya 4,32 persen.

"Ini menggambarkan TKDD yang merupakan 70 persen lebih dari APBD tidak dipakai untuk hal yang seharusnya pelayanan publik. Masih banyak jenis program dan kegiatan sehingga tidak menciptakan fokus dan tidak efektif dalam memperbaiki pelayanan dan pembangunan di daerah," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Capai Rp 219,6 Triliun

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Whats New
Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Rilis
Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Whats New
Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.