Selisik Proposal Pajak Sri Mulyani ke DPR, dari PPN hingga Cukai Plastik

Kompas.com - 30/06/2021, 07:29 WIB
|

5. Cukai Plastik

Pembuat kebijakan akan menambah satu objek cukai, yakni plastik. Sri Mulyani mengungkap, plastik diperlukan sebagai perluasan basis cukai dalam rangka mengoptimalkan instrumen fiskal, terutama yang berkaitan dengan keinginan menghadapi eksternalitas.

Saat ini, Indonesia baru mengenakan cukai pada beberapa jenis barang, termasuk minuman beralkohol dan hasil tembakau (rokok).

Pengenaan cukai di Indonesia sangat terbatas jika dibandingkan negara lain. Di Thailand, jenis barang yang dikenakan cukai sangat beragam, seperti minuman beralkohol (minol), hasil tembakau, bensin, motor, minuman non alkohol atau berpemanis, diskotek, jasa telepon, perjudian, dan jasa lain. Hal serupa juga diterapkan di Kamboja.

Filipina menerapkan cukai pada minol, rokok, bensin, kendaraan bermotor, dan barang lain. Sementara Malaysia mengenakan cukai pada perjudian, minol, rokok, kendaraan bermotor, dan sepeda motor.

"Jadi dalam hal ini menggambarkan setiap negara memiliki kecenderungan dalam cukai mengurangi eksternalitas, seperti cukai hasil tembakau mengurangi eksternalitas dari bahaya rokok. Plastik yang merupakan salah satu yang menciptakan eksternalitas negatif yaitu polusi, itu dilakukan pengenaan," jelas dia.

Baca juga: Kemenperin: Produksi Oksigen Akan Diprioritaskan untuk Kebutuhan Medis

6. PMSE

Wanita yang menjadi menteri keuangan dua periode berturut-turut ini mengaku akan terus mengejar pajak (PPN) digital dari penyedia layanan streaming hingga aplikasi dance.

Jasa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenakan PPN ini mulai ditunjuk pemerintah pada bulan Juli tahun 2020. DJP semula hanya menunjuk 6 perusahaan pada Juli 2020, kemudian menunjuk 10 perusahaan pada bulan Agustus 2020, dan 12 perusahaan pada bulan September 2020.

Selanjutnya, 8 perusahaan pada Oktober 2020, 10 perusahaan pada November 2020, 6 perusahaan pada Desember 2020, 2 perusahaan pada Januari 2021, 4 perusahaan pada Maret 2021, 8 perusahaan pada April 2021, 8 perusahaan pada Mei 2021, dan 2 perusahaan pada Juni 2021.

Dari penunjukkan itu, 50 PMSE telah membayar pajak sebesar Rp 2,25 triliun hingga 16 Juni 2021. Angka Rp 2,25 triliun itu merupakan total keseluruhan sejak tahun 2020. Rinciannya, setoran tahun 2020 mencapai Rp 0,73 triliun dan setoran tahun 2021 mencapai Rp 1,52 triliun.

Baca juga: Daftar Negara yang Larang Aset Kripto Bertambah, Kini Giliran Meksiko

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Whats New
Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Berkarier Sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Berkarier Sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Work Smart
Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Whats New
Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Whats New
Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Whats New
Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Whats New
BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

Whats New
Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Whats New
Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.