Selisik Proposal Pajak Sri Mulyani ke DPR, dari PPN hingga Cukai Plastik

Kompas.com - 30/06/2021, 07:29 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).
|

Tiga lainnya yakni penunjukkan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan PTE, program peningkatan kepatuhan pajak, dan penegakan hukum pidana yang mengedepankan ultimum remidium.

Selain enam poin di atas, ada beberapa aturan lagi yang materinya turut diubah. Untuk UU PPh misalnya, pemerintah mengubah soal fringe benefit, perubahan tarif dan bracket PPh OP, instrumen pencegahan penghindaran pajak (GAAR), penyesuaian insentif WP UKM dengan omzet di bawah Rp 50 miliar, dan penerapan alternatif minimum tax.

Adapun untuk PPN, pihaknya bakal mengurangi pengecualian dan fasilitas PPN, pengenaan PPN multitarif, serta kemudahan dan kesederhanaan PPN (PPN final/GST). Selanjutnya, pemerintah akan menambah barang kena cukai seperti plastik.

1. PPN

Naiknya tarif PPN menjadi salah satu isu yang paling hangat diperbincangkan. Pasalnya dalam draf revisi UU KUP, pemerintah menyematkan beberapa barang yang sebelumnya diberi insentif PPN, bakal dikenai PPN.

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia akan menganut sistem multitarif PPN, yakni pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah, dan pengenaan tarif yang lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok. Adanya skema multitarif membuat pemerintah mengambil opsi melebur PPN dengan PPnBM.

Baca juga: Tes Antigen Acak untuk Calon Penumpang KRL Diperbanyak, Ini Hasilnya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Range skema multitarif ini berkisar 5 persen - 25 persen. Namun, PPN umum akan naik dari 10 persen yang ada saat ini menjadi 12 persen.

Sembako dan beberapa jasa krusial lain seperti pendidikan dan kesehatan akan diberikan tarif PPN yang lebih rendah dengan adanya multitarif. Namun kata Sri Mulyani, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk memberikan insentif alias sama sekali tak dipungut PPN bagi masyarakat tidak mampu.

Selain beberapa barang/jasa yang dikenakan PPN, masih ada beberapa barang/jasa yang tetap dikecualikan. Pemerintah akan memberi fasilitas pengecualian PPN terhadap barang yang menjadi objek PDRB (hotel, restoran, parkir, taman hiburan).

Begitu juga untuk uang, emas batangan untuk cadangan devisa dan surat berharga, jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain, jasa penceramah agama, barang/jasa yang mendorong ekspor baik di dalam dan di luar kawasan tertentu, hilirisasi SDA, serta kelaziman dan perjanjian internasional.

"Kita juga menerapkan fasilitas PPN yang dibebaskan atas BKP/JKP strategis dan diubah menjadi fasilitas PPN yang tidak dipungut," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Ubah Tarif Pungutan Ekspor Sawit, Berikut Rinciannya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru PPKM, Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Tak Lagi Bisa Pakai Antigen

Aturan Terbaru PPKM, Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Tak Lagi Bisa Pakai Antigen

Whats New
Obituari Frans Wenas

Obituari Frans Wenas

Whats New
Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Whats New
Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi 'Winner' atau 'Loser'

Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi "Winner" atau "Loser"

Whats New
Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Whats New
PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

Whats New
Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Whats New
Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Whats New
Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

BrandzView
Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Whats New
IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.