Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indef Nilai PPKM Perlu Diterapkan hingga Kasus Covid-19 Melandai

Kompas.com - 26/07/2021, 17:10 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik level 4 maupun level 3 hingga 2 Agutus 2021.

Kebijakan tersebut pun di nilai tepat untuk menangani pandemi Covid-19.

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, karena pemulihan kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pandemi.

Baca juga: KSPI Minta Kemenaker Segera Rilis Aturan Jam Kerja Karyawan Selama PPKM Level 4

"Jadi PPKM ini memang harus lanjut, lockdown ini harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi," ujar Esther dalam webinar Indef, Senin (26/7/2021).

Ia mengatakan, ekonomi memang menjadi sektor penting, tetapi bukan berarti harus diutamakan.

Sebab jika ekonomi menjadi prioritas tetapi kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk pulih.

"Jadi percuma, seberapa pun banyaknya nanti dana dan energi yang dikeluarkan itu akan mubazir," imbuh dia. 

Terlebih, lanjut Esther, Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu sebanyak 3,1 juta kasus.

Baca juga: Simak, Ini Jadwal Operasional Pasar Rakyat di Wilayah Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Tertinggi dibandingkan Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura.

Oleh sebab itu, kata dia, ibarat orang sakit ketika sudah dalam kondisi yang parah, maka yang diperlukan adalah bed rest atau istirahat agar kondisi bisa segera pulih kembali.

"Maka lockdown atau PPKM atau PSBB ini harus tetap dijalankan sampai kasus Covid-19 melandai," ungkap Esther.

Menurut dia, kebijakan pembatasan mobilitas merupakan hal yang tepat, terbukti dari melihat pemerintah China menangani pandemi Covid-19 ketika pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan pada akhir 2019 lalu.

Ia bilang, kala itu pemerintah China segera menerapkan lockdown total kawasan Wuhan, di mana transportasi umum maupun pribadi di larang untuk beroperasi, serta asyarakat pun diwajibkan menggunakan masker.

Baca juga: Asosiasi Pedagang Pasar Apresiasi Pelonggaran PPKM

Risikonya adalah ekonomi negara Tirai Bambu itu memang terganggu pada kuartal I-2020 hingga tercatat turun tajam ke -6,8 persen. Namun, seiring mampu dikendalikannya penularan virus, ekonominya pun kini kembali pulih.

"Sekarang pun mereka sudah bisa buka masker. Ini adalah contoh pemerintah China yang pada saat awal pandemi sigap lakukan lockdown ketat," kata dia.

Oleh sebab itu, menurut Esther, dalam mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan tingginya laju transmisi virus corona, pemerintah tak perlu ragu. Lantaran hal utama yang perlu ditangani adalah persoalan kesehatan.

"Jadi jangan takut pemerintah kalau lakukan lockdown, panglima pandemi ini sektor kesehatan bukan ekonomi," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Whats New
Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Whats New
Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Whats New
Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Mengenal 2 Jenis Bias Psikologis dalam Investasi dan Cara Menghadapinya

Mengenal 2 Jenis Bias Psikologis dalam Investasi dan Cara Menghadapinya

Earn Smart
Target Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Target Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Whats New
Berantas Judi 'Online', Menkominfo Ancam X, Google, hingga Meta Denda Rp 500 Juta

Berantas Judi "Online", Menkominfo Ancam X, Google, hingga Meta Denda Rp 500 Juta

Whats New
Kurangi Emisi GRK, MedcoEnergi Tingkatkan Penggunaan Listrik PLN di Blok Migasnya

Kurangi Emisi GRK, MedcoEnergi Tingkatkan Penggunaan Listrik PLN di Blok Migasnya

Whats New
Kominfo Telah Putus Akses 1,91 Juta Konten Judi 'Online' sejak 2023

Kominfo Telah Putus Akses 1,91 Juta Konten Judi "Online" sejak 2023

Whats New
Elon Musk Sebut AI Bakal Ambil Alih Semua Pekerjaan Manusia

Elon Musk Sebut AI Bakal Ambil Alih Semua Pekerjaan Manusia

Whats New
Tips Bikin CV yang Menarik agar Dilirik HRD

Tips Bikin CV yang Menarik agar Dilirik HRD

Whats New
Ini Jadwal Operasional BCA Selama Cuti Bersama Waisak 2024

Ini Jadwal Operasional BCA Selama Cuti Bersama Waisak 2024

Whats New
Penyaluran Kredit Bank Neo Commerce Turun 13,8 Persen di Kuartal I-2024

Penyaluran Kredit Bank Neo Commerce Turun 13,8 Persen di Kuartal I-2024

Whats New
5 Saham Ini Cum Date Dividen Pekan Depan, Cek Jadwal Lengkapnya

5 Saham Ini Cum Date Dividen Pekan Depan, Cek Jadwal Lengkapnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com