Sri Mulyani Soroti Penyaluran Kredit Perbankan yang Belum Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran kredit perbankan yang masih belum signifikan menjadi perhatian utama sejumlah pihak. Kali ini giliran Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyoroti rendahnya pertumbuhan kredit perbankan.

Sri Mulyani mengatakan, industri perbankan dengan fungsi intermediasinya memiliki peranan penting terhadap laju pemulihan ekonomi nasional.

Penyaluran kredit atau pembiayaan untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif menjadi penting untuk mendongkrak roda perekonomian RI.

Baca juga: Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Namun di tengah tren pemulihan ekonomi nasional, sektor perbankan dinilai belum menunjukan pemulihan yang sama kuatnya. Ini terefleksikan dari realisasi pertumbuhan kredit yang masih minim.

“Kredit perbankan pada Juli 2021 baru tumbuh 0,5 persen. Ini tentu masih sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang sudah mencapai 7,1 persen,” tutur Sri Mulyani, dalam Penandatangan MoA Program Strategic Sharia Banking Management secara virtual, Rabu (22/9/2021).

“Juga dibandingkan kondisi pre-Covid, dimana kredit bisa tumbuh di atas 7 persen. Bahkan pada masa-masa lalu bisa mencapai double digit growth,” tambahnya.

Padahal, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyebutkan, saat ini kondisi likuiditas sektor perbankan masih sangat longgar. Dana pihak ketiga (DPK) juga tercatat mengalami pertumbuhan yang pesat secara tahunan.

“Pada Juli lalu (DPK) tumbuhnya 10,43 persen. Ini artinya perbankan di dalam kondisi likuiditas yang sangat banyak atau ample didapatkan juga masyarakat yang menempatkan dananya di perbankan, namun perbankan belum melakukan penyaluran di dalam kegiatan-kegiatan produktif,” ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.

Baca juga: Lagi, Bank Indonesia Minta Bank Turunkan Suku Bunga Kredit

Lambatnya pertumbuhan kredit perbankan di tengah kondisi likuditias yang melimpah menjadi fenomena yang perlu diatasi oleh pemerintah.

“Ini yang akan menjadi satu PR bagi kita untuk bersama-sama sektor keuangan tentu dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS akan mengawal, di satu sisi menjaga sistem keuangan, namun di sisi lain akan mendorong agar sistem keuangan ini terus bergerak di dalam menopang dan mendukung pemulihan ekonomi,” ucapnya.