Erick Thohir soal Pembubaran 7 BUMN: Tak Perlu Tunggu Revisi UU

Kompas.com - 30/09/2021, 20:56 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tidak perlu menunggu rampungnya revisi Undang Undang (UU) BUMN untuk merealisasikan pembubaran 7 perusahaan pelat merah yang sudah lama tak beroperasi.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ia bilang, revisi UU BUMN yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membutuhkan proses yang lama, sedangkan dirinya ingin merealisasikan pembubabaran tujuh BUMN sesegera mungkin.

Baca juga: Pemerintah Sudah Uji Coba Perdagangan Karbon

"Saya rasa enggak mau (perlu) menunggu (revisi) UU itu. Kalau memang bisa prosesnya lebih cepat, kenapa harus menunggu UU, kan UU itu perlu proses lama," ujar Erick saat ditemui di Gedung Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Menurut Erick, DPR juga mendorong kementerian yang dipimpinnya agar lebih cepat membubarkan tujuh BUMN yang sudah tak lagi beroperasi.

"Kalau DPR-nya saja melakukan dorongan untuk perubahan yang sangat signifikan di BUMN, masa kita enggak melakukan secara kebersamaan," imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Erick meyakini pembubaran tujuh BUMN bisa tetap berlangsung tanpa perlu menunggu revisi UU BUMN. Hal itu berkaca pada dua BUMN yang tetap bisa dilakukan proses penggabungannya.

Kedua BUMN yang digabungkan itu yakni PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus dan PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo.

"Seperti kemarin sudah terjadi penggabungan Perinus dan Perindo, itu kan bisa terjadi enggak perlu UU, tapi kan sembilan bulan (prosesnya)," katanya.

Baca juga: Ahok ke Pekerja di Blok Mahakam: Terima Kasih Telah Mendedikasikan Hidup di Industri Migas

"Jadi kita coba sama-sama saling mendukung, tidak ada niat arogansi atau seakan-akan ingin kekuasaan lebih. Kami lebih justru mempercepat, karena ini perubahan pasca-covid sangat dinamis dan kami harus bisa lebih cepat lah," lanjut Erick.

Sebelumnya, diketahui bahwa Kementerian BUMN telah memiliki daftar perusahaan pelat merah yang akan segera dibubarkan. Ada tujuh perusahaan yang memang sudah lama tak beroperasi sehingga merugikan negara.

Ketujuh BUMN yang dimaksud yakni PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Baca juga: Hari Ini, Perempuan Muda Ambil Alih Posisi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.