Kompas.com - 15/10/2021, 18:30 WIB
Ilustrasi www.thinkstockphotos.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal masih saja berjatuhan. Hal ini bahkan sempat disorot langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat industri financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) Tumbur Pardede mengatakan, meningkatnya kebutuhan pinjaman di kalangan masyarakat selama pandemi Covid-19, menjadi salah satu alasan utama masih adanya korban dari praktik pinjol ilegal.

Dengan adanya kebutuhan atas dana cepat, banyak masyarakat yang memilih fintech P2P lending sebagai solusi, sebab memiliki persyaratan pinjaman yang jauh lebih mudah dibanding industri keuangan lainnya.

Baca juga: Perbandingan Bunga Pinjol dengan Kartu Kredit, Mana yang Lebih Murah?

Akan tetapi, masih ada masyarakat yang justru terjerumus ke dalam tawaran pinjol ilegal. Ini disebabkan banyaknya jumlah pinjol ilegal yang beredar.

“Mereka terjepit. Pinjam ke ilegal. Saya menilai mereka sulit untuk membandingkan, karena saking banyaknya,” kata Tumbur, kepada Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Bukan hanya pinjol ilegal, Tumbur menilai, jumlah fintech P2P lending resmi atau yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terlalu banyak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk membedakan pinjol ilegal dengan pinjol yang terdaftar.

Oleh karenanya, Tumbur menilai OJK perlu merampingkan daftar penyelenggara fintech terdaftar maupun berizin, sehingga masyarakat dapat dengan mudah meningat nama penyelenggara pinjol resmi.

“Fintech yang resmi pun juga terlalu banyak. Sepertinya kalau kita bicara fintech itu harusnya jauh lebih ramping jumlahnya, maupun prodaknya,” ujar dia.

Tumbur menyadari, pemberantasan pinjol ilegal tidak akan dapat berjalan dengan mudah, mengingat oknum dapat dengan mudah membuat platform ilegal baru.

Baca juga: Pinjol Ilegal Enggak Ada Matinya, Masih Gentayangan

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah disebut perlu melakukan moratorium, atau pemberhentian sementara penambahan jumlah fintech terdaftar.

“Selama proses itu dimoratorium, jadi lebih mudah memberantas yang ilegal,” ucapnya.

Sebagai informasi, data OJK menunjukan, hingga 5 Oktober 2021 terdapat 106 fintech terdaftar dan berizin, terdiri dari 98 penyelenggara berizin dan 8 fintech terdaftar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.