[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

1. Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Pemerintah memperpanjang PPKM di seluruh provinsi luar Pulau Jawa-Bali selama 3 minggu ke depan mulai dari 19 Oktober 2021 hingga tanggal 8 November 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM ini diperpanjang meski tidak ada lagi wilayah dengan asesmen level 4. Evaluasi tiap wilayah bakal diberlakukan setiap minggu.

"Perpanjangan PPKM tadi disampaikan dan disetujui untuk di luar Jawa diberlakukan dari 19 Oktober-8 November, selama 3 minggu. Dalam hal evaluasi, tetap dilakukan setiap minggu," kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM, Senin (18/10/2021).

Airlangga menuturkan, seluruh provinsi di luar Pulau Jawa-Bali kini hanya menerapkan PPKM level 3, level 2, dan level 1. Penentuan level asesmen ditambah 1 variabel oleh Kementerian Kesehatan, yakni akselerasi vaksinasi dosis pertama harus 40 persen dari jumlah penduduk

Simak selengkapnya di sini

2. Viral soal Uang dengan Cap "ADS", BI: Kami Tidak Mengecap Uang yang Beredar

Bank Indonesia (BI) menanggapi sebuah unggahan video mengenai uang pecahan Rp 50.000 dengan cap "ADS" yang ramai diperbincangkan di jagat media sosial.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @mommaadam itu menunjukkan uang pecahan Rp 50.000 dengan cap ADS yang ditolak penggunaannya untuk transaksi.

"Guys mohon info dong ada yang tahu nggak arti dari cap ADS di duit itu? Jadi aku tadi ngambil uang di ATM Rp 1.500.000 ternyata semuanya ada cap itu. Dan gara-gara ada cap itu aku ke farmasi ditolak duitnya," ujar akun tersebut, dikutip Senin (18/10/2021).

Nah apa kata Bank Indonesia mengenai hal itu? Baca di sini

3. Faisal Basri: Hentikan Proyek Kereta Cepat, Food Estate, dan Ibu Kota Baru

Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk menghentikan sejumlah proyek, mulai dari food estate hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) ini menyayangkan proyek kereta cepat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

Menurutnya, dana itu seharusnya digunakan pemerintah membantu masyarakat miskin lebih banyak.