Sri Mulyani Minta Pemda Segera Gunakan Anggaran, tapi Jangan Boros...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, membelanjakan anggaran.

Pasalnya, pemerintah sudah menganggarkan dana sepanjang tahun 2020-2022 untuk menghadapi Covid-19, baik pusat maupun daerah. Apalagi, hanya tinggal sebulan lagi menuju akhir tahun.

"Tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan kemudian kita memboroskan kalau memang tidak perlu," kata Sri Mulyani dalam Peresmian Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Jokowi Jengkel dengan Pemda yang Uangnya Banyak Nganggur di Bank

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, penggunaan anggaran diharapkan mampu memulihkan ekonomi daerah, termasuk wilayah timur Indonesia.

Khusus Papua, Ani berharap ekonomi Papua terus meningkat menuju akhir tahun sebagai manfaat dari penggunaan anggaran belanja Pemda yang baik, melanjutkan pertumbuhan 14 persen per kuartal III 2021.

"Untuk itu gunakan angaran karena APBN dan APBD yang berasal dari APBN didesain tahun 2020-2022 adalah dalam rangka Indonesia mampu menangani Covid-19, dan mampu memulihkan ekonomi kembali," ucap Ani.

Lebih lanjut dia menuturkan, Pemerintah Papua harus mampu menggunakan anggaran lainnya, seperti dana otonomi khusus (otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara lebih baik.

Dia berharap dana-dana yang ditransfer pemerintah pusat bisa digunakan untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM), kesejahteraan, dan ekonomi secara keseluruhan.

Namun di sisi lain, akuntabilitas harus tetap dijaga karena APBD dan dana-dana transfer lainnya adalah uang rakyat dan uang negara.

"Jadi saya minta sekarang ini akan menjadi momentum untuk tradisi dari Kemenkeu untuk menjaga akuntabilitas yang ditularkan kepada seluruh K/L secara baik, penuh, dan sesuai aturan UU," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Tahan Penyaluran Dana untuk 90 Pemda, Ini Penyebabnya

Adapun imbauan belanja dilakukan karena kebanyakan pemda lambat membelanjakan anggaran yang sudah ditransfer pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, belanja Pemda terkontraksi -2,21 persen hingga Oktober 2021. Dari pagu Rp 1.223 triliun, belanja pemda baru mencapai Rp 689,7 triliun.

Belanja ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 705,34 triliun. Realisasi belanja tahun ini baru mencapai 56,36 persen dari APBD padahal tahun 2021 tinggal satu bulan lagi.

Leletnya belanja Pemda membuat dana menganggur di bank kembali pada level yang tinggi mencapai Rp 226 triliun. Dana mengendap ini lebih tinggi dibanding posisi bulan Mei yang mencapai Rp 172 triliun, dan bulan Juli sebesar Rp 173 triliun.