Hambatan-hambatan dalam Perdagangan Internasional

KOMPAS.com - Di dalam dunia perdagangan terdapat istilah yang dikenal dengan perdagangan internasional atau lintas negara. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah batas negara dan perbedaan peraturan antar-negara.

Dengan kata lain, salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah suatu negara. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan adalah untuk melindungi produk dalam negeri.

Sementara upaya menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional adalah konsep kebijakan pasar bebas atau juga dikenal dengan free trade. 

Dikutip dari Gramedia Blog, perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad.

Baca juga: Apa Itu Surplus?

Seperti diketahui, aktivitas menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Sementara aktivitas menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor.

Beberapa aturan yang menghambat perdagangan internasional adalah pengenaan tarif dan bea masuk yakni kondisi di mana pemerintah membebankan pengenaan pajak pada barang impor yang masuk ke negaranya. 

Misalnya, pemerintah mengenakan bea masuk untuk beras sebesar 10 persen dari nilai barang yang dilakukan untuk melindungi petani padi lokal.

Kemudian salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah kuota impor, yakni aturan dari pemerintah yang hanya mengizinkan barang impor masuk hanya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. 

Baca juga: Apa Itu Defisit?

Pemerintah juga bisa menghambat masuknya barang impor dengan mengeluarkan aturan larangan impor. Kebijakan ini bisa didasari beberapa alasan ekonomi maupun politik, seperti pemerintah yang melarang impor sapi yang beratnya di atas 350 kg yang dilakukan untuk melindungi peternak lokal dan upaya peningkatan nilai tambah. 

Memang, setiap negara pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya sendiri. Kerap kali pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bergantung pada negara lain atau impor.